Kolaborasi Strategis Barantin dan KPK: 5.938 ASN Target Penguatan Integritas Digital
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Abdul Kadir Karding , Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui program e-Learning ASN Berintegritas .
- Inisiatif strategis ini menjangkau 5.938 aparatur sipil negara (ASN) Barantin di seluruh Indonesia, dengan fokus utama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
- Karding menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan publik.
Abdul Kadir Karding, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui program e-Learning ASN Berintegritas. Inisiatif strategis ini menjangkau 5.938 aparatur sipil negara (ASN) Barantin di seluruh Indonesia, dengan fokus utama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan kick-off dilakukan secara hybrid dari Kampus Barantin, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Cikarang, Bekasi, pada Rabu (11/11), menandai dimulainya era transformasi digital dalam pendidikan antikorupsi.
Karding menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas perkarantinaan tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi harus disertai integritas. "Integritas bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan, keputusan, dan napas pelayanan kita sebagai Aparatur Sipil Negara," ujar Karding dalam sambutan secara daring. Kolaborasi dengan KPK ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap langkah pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan bebas dari praktik korupsi.
Landasan Edukasi: Membangun Fondasi Pelayanan Publik
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ASN KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyatakan bahwa integritas aparatur adalah faktor penentu kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ia menekankan bahwa masyarakat merasakan kehadiran negara melalui layanan ASN yang berintegritas. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai antikorupsi menjadi krusial, khususnya bagi Barantin yang bertugas melindungi sumber daya hayati Indonesia. Dengan total durasi 19 jam pelajaran, program ini dijadwalkan berlangsung dari 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027, memastikan cakupan pembelajaran yang komprehensif dan terstruktur bagi seluruh pegawai.
Modul Interaktif dan Jaminan Kehadiran Pimpinan
Untuk menjamin jangkauan hingga ke unit-unit kerja terpencil, Barantin memanfaatkan platform digital LMS LenteraQ. Sistem ini dirancang agar seluruh ASN dapat mengakses materi dan evaluasi secara daring kapan pun. Peserta akan mendalami enam modul inti yang mencakup:
- Berani Memilih Jalan Lurus, Meski Banyak Godaan;
- Saat Perkataan, Pikiran, dan Perbuatan Harus Selaras;
- Dari Uang Kopi, Parsel Lebaran, hingga Korupsi;
- Teguh dalam Integritas: Berani Bersikap Objektif saat Menghadapi Konflik Kepentingan;
- Tangan yang Menolak;
- Cahaya Perubahan.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Wisnu Wasisa Putra, menambahkan bahwa pemanfaatan sistem digital merupakan bagian dari transformasi kompetensi pegawai. Sebagai penutup, Karding meminta seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Barantin untuk mengawal langsung pelaksanaan program ini. Para pimpinan tidak hanya bertanggung jawab memassalkan materi, tetapi juga memastikan konsistensi perilaku dan keberanian menolak praktik korupsi di tingkat unit kerja, sehingga integritas benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PPPA Arifah Fauzi: Bazar WIC Jadi Katalis Perluasan Pasar UMKM Perempuan
Alexander Zverev dan Carlos Alcaraz Kunci Keikutsertaan di Laver Cup 2027 di Intuit Dome

MPR Percepat Pemilihan Wapres, Targetkan Paripurna Sebelum 5 Desember 2026
