Strategi Baru Kemenko Perekonomian: Replokasi Model Jepang dan Korea untuk Dongkrak Valuasi Emiten RI

Pemerintah Indonesia mulai menggeser strategi pengelolaan pasar modal melalui adopsi praktik reformasi yang telah terbukti berhasil di Jepang dan Korea Selatan. Fokus utama inisiatif ini adalah melakukan valuasi up atau peningkatan nilai perusahaan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong kenaikan valuasi emiten melalui reformasi tata kelola perusahaan yang ketat, yang akan berjalan beriringan dengan penguatan kebijakan ekonomi riil.

Pendekatan ini bertujuan mengubah struktur permodalan dan efisiensi operasional emiten domestik agar semakin kompetitif dan menarik bagi investor global. Dradjad menyampaikan hal ini dalam pertemuan konsultatif yang melibatkan para pemangku kepentingan utama, termasuk BEI, KPEI, KSEI, perwakilan asosiasi, emiten, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Pertama, itu meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, itu kita ingin supaya terjadi valuing up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," ujar Dradjad, menegaskan bahwa perbaikan fundamental perusahaan adalah kunci utama.

Fokus pada Efisiensi Modal ala Jepang

Menurut Dradjad, reformasi Jepang yang menjadi acuan utama pemerintah Indonesia berfokus pada perbaikan tata kelola di tingkat direksi. Salah satu pilar pentingnya adalah meningkatkan capital efficiency atau efisiensi penggunaan modal. Dengan mekanisme ini, direksi emiten didorong untuk memaksimalkan return on equity dan meminimalkan modal yang menganggur. Diharapkan, efisiensi ini akan langsung berimbas pada peningkatan kinerja keuangan, yang secara alami akan mengerek nilai perusahaan dan membuat saham emiten Indonesia lebih likuid serta didamban pasar internasional.

Sinergi Kebijakan Ekonomi Riil dari Kemenko

Pemerintah menyadari bahwa perbaikan di sisi emiten saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan makroekonomi yang selaras. Dari sisi koordinasi kebijakan, Kemenko Perekonomian meminta masukan teknis mengenai instrumen ekonomi riil yang perlu diintervensi. Beberapa sektor yang diusulkan untuk dikaji lebih lanjut guna mendukung peningkatan nilai emiten meliputi:

• Penyesuaian kebijakan perpajakan yang pro-investasi jangka panjang.
• Evaluasi tarif bea masuk untuk industri yang terdampak rantai pasok global.
• Promosi industri berbasis energi hijau yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan baru.
• Optimalisasi berbagai regulasi di sektor ekonomi riil yang selama ini menjadi penghambat ekspansi perusahaan emiten.

"Jadi dari Kemenko, karena kami mengkoordinasikan kebijakan, tadi kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar..." ujar Dradjad, mengisyaratkan adanya peta jalan kebijakan lintas kementerian yang akan segera difinalkan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat dan bernilai tinggi.