Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR pada Kamis, 12 November
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari Kamis, 12 November 2026, pukul 11.00 WIB.
- Terkini, Gibran Rakabuming Raka resmi ajukan pengunduran diri dalam sebuah pengumuman terpisah yang mengonfirmasi keputusannya tersebut.
- "Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya pak," ujar Habiburokhman, merujuk pada informasi yang beredar di kalangan pimpinan dan anggota dewan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari Kamis, 12 November 2026, pukul 11.00 WIB. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang menyampaikan informasi tersebut di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Langkah politik besar ini menjadi sorotan utama di lingkungan legislatif, mengingat pengunduran diri seorang wakil kepala negara adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Terkini, Gibran Rakabuming Raka resmi ajukan pengunduran diri dalam sebuah pengumuman terpisah yang mengonfirmasi keputusannya tersebut.
Konfirmasi Waktu dan Dampak pada Jadwal Rapat
Habiburokhman, yang saat itu sedang memimpin jalannya rapat, menyebutkan bahwa keputusan menyerahkan surat pengunduran diri pada pukul 11.00 WIB tersebut berdampak pada dinamika internal rapat. Ia menyampaikan bahwa anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, yang semula hendak menyampaikan pendapat dalam forum tersebut, akan berhalangan hadir karena harus menuju ke MPR untuk mengikuti proses penyerahan surat tersebut. "Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya pak," ujar Habiburokhman, merujuk pada informasi yang beredar di kalangan pimpinan dan anggota dewan. Situasi ini memaksa pimpinan Komisi III untuk menyesuaikan agenda diskusi agar tidak tumpang tindih dengan agenda kenegaraan yang mendesak.
Penyelesaian Awal Rapat dan Koordinasi Pimpinan
Menjelang akhir sesi, Habiburokhman mengusulkan agar rapat kerja bersama Kapolri tersebut diselesaikan lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Usulan percepatan ini didasari oleh fakta bahwa sebagian anggota Komisi III DPR juga merangkap jabatan sebagai pimpinan fraksi di MPR, serta adanya pemanggilan terhadap pimpinan Komisi III oleh pimpinan DPR untuk koordinasi lebih lanjut. Sebagai respons, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh pertanyaan serta masukan yang telah diberikan oleh anggota Komisi III DPR selama sesi berlangsung. Untuk perkembangan terbaru terkait kasus hukum yang melibatkan institusi kepolisian, Anda dapat membaca artikel tentang Kapolri Suyudi ungkap peran Jenderal LSP dalam kasus penyadapan ilegal. Setelah mendengarkan kesimpulan rapat yang telah disusun dan dibacakan oleh Ketua Komisi III, seluruh rangkaian rapat kerja yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB tersebut pun resmi ditutup lebih awal untuk memfasilitasi mobilitas para wakil rakyat menuju MPR guna menyaksikan langsung serah terima pengunduran diri Wapres Gibran.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Indonesia Percepat Tekan Emisi Metana Sampah di COP31, Buka Keran Investasi Karbon Global

AHY SBY Sepakati Demokrat Tak Usung Cawapres Pengganti Gibran, Serahkan ke Prabowo

Menagih Substansi: Mengapa Pengganti Gibran Harus Mampu Mengubah Temuan Lapangan Menjadi Tindakan Nyata
