Menagih Substansi: Mengapa Pengganti Gibran Harus Mampu Mengubah Temuan Lapangan Menjadi Tindakan Nyata

Proses pergantian Wakil Presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 tidak seharusnya sekadar menjadi arena spekulasi politik atau pertandingan menebak nama. Di balik dinamika bursa kandidat yang ditimbang berdasarkan kedekatan dengan Presiden dan kekuatan partai, terdapat pertanyaan substansial yang lebih mendesak: pekerjaan konkret apa yang akan ditagih dari pendamping Presiden Prabowo Subianto selanjutnya? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa posisi wakil presiden berfungsi efektif sebagai penghubung antara keputusan strategis di pusat dengan realitas pelaksanaan di daerah, bukan sekadar formalitas jabatan.

Presiden Prabowo telah menjelaskan pembagian kerja sebelumnya, di mana dirinya berkonsentrasi pada kebijakan nasional dan internasional, sementara Gibran ditugaskan turun ke daerah untuk memeriksa pelaksanaan program pemerintah. Meskipun Presiden menilai kinerja Gibran telah baik, pergantian ini membuka ruang untuk memperjelas mekanisme koordinasi dan koreksi kebijakan. Fokus utama bukan pada siapa yang duduk, melainkan bagaimana peran tersebut dapat mengatasi kebuntuan birokrasi yang sering terjadi ketika kementerian menunggu tindakan daerah, atau sebaliknya.

Mengatasi 'Organizational Silence' dalam Pelaporan Kinerja

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan pemerintah adalah risiko bias pelaporan di mana pelaksana program sekaligus menjadi pihak yang dinilai. Kondisi ini dapat memicu apa yang disebut Elizabeth Wolfe Morrison dan Frances J. Milliken sebagai organizational silence, di mana pejabat menahan informasi buruk karena membaca risiko karier. Oleh karena itu, pengganti Gibran perlu memiliki mandat dan akses informasi yang jelas untuk melakukan pemeriksaan silang. Keberanian saja tidak cukup; pendamping Presiden harus mampu membaca bukti, membedakan antara kelemahan rancangan program dan kesalahan pelaksanaan, serta memastikan bahwa kabar buruk yang terverifikasi dapat diterima tanpa menimbulkan ketegangan politik yang kontraproduktif.

Ukur Keberhasilan Melalui Tindak Lanjut, Bukan Sekadar Aktivitas

Publik berhak menagih hasil konkret dari pembagian kerja tersebut. Ukuran keberhasilan tidak boleh lagi ditentukan oleh kuantitas rapat atau kunjungan kerja, melainkan oleh seberapa banyak kebuntuan lintas lembaga yang berhasil diurai dan temuan lapangan yang ditindaklanjuti. Kredibilitas pemerintah ditentukan oleh bukti, bukan kedekatan sumber dengan kekuasaan. Dalam hal ini, keterusterangan harus tetap beriringan dengan disiplin; perlindungan diberikan kepada penyampaian temuan yang jujur, sementara kelalaian tetap harus dipertanggungjawabkan. Pengganti Gibran yang ideal adalah sosok yang mampu mengubah temuan menjadi tindakan, memastikan bahwa setiap masalah lintas lembaga memiliki penanggung jawab dan tenggat penyelesaian yang jelas, serta mampu membedakan risiko strategis dari gangguan rutin birokrasi.