Kapolri Suyudi Ungkap Peran Jenderal LSP dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan temuan krusial terkait dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan pejabat tinggi Polri. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), Suyudi membeberkan bahwa Jenderal LSP diduga kuat memerintahkan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa. Kasus ini telah meningkatkan status empat perwira tinggi, yaitu LSP, AS, EH, dan SU, menjadi tersangka dalam dugaan kasus penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Jejak Perintah dan Dampak Hukum Tersangka

Suyudi menjelaskan bahwa Jenderal LSP, yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon Bareskrim Polri. LSP juga diduga menjadi end user dari hasil penyadapan tersebut, sebuah peran yang dikaitkan dengan pasal penggerak tindak pidana. Tersangka lain, SU, yang menjabat Kepala Divisi TIK Polri hingga Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasehat yang menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian ke LSP. Sementara itu, EH dan AS, yang menjabat sebagai Plt Kabag Mon secara berturut-turut, diduga menerima perintah tersebut tanpa adanya surat permohonan dari penyidik, serta melimpahkan tugas kepada operator.

Sanksi Pidana dan Penyelesaian Kasus

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan beberapa pasal atas perbuatan para tersangka.

• Penyadapan: Dipidana berdasarkan Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.
• Penghilangan Data Elektronik: Dikenakan Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun.
• Akses Ilegal: Dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU KUHP dengan ancaman penjara 6 hingga 7 tahun.

Penyidik juga menggunakan pasal terkait turut serta dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memastikan pertanggungjawaban hukum. Suyudi menegaskan bahwa penetapan tersangka ini tetap mengedepankan prinsip pemenuhan unsur pidana serta alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.