Gibran Rakabuming Raka Resmi Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatan Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah sorotan publik yang memuncak. Surat pengunduran diri tersebut dikabarkan telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (11/11). Keputusan ini datang setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi politik secara resmi mengusulkan hak menyatakan pendapat untuk memulai proses pemakzulan, menciptakan tekanan politik yang tak terelakkan bagi pemimpin kedua di Indonesia.

Konfirmasi pengunduran diri ini disampaikan oleh sumber terpercaya yang dekat dengan Gibran kepada CNNIndonesia.com. "Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," ujar sumber tersebut. Pengunduran diri ini juga didahului oleh pertemuan selama 2,5 jam antara Gibran dan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11), di mana putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tersebut mengutarakan niatnya untuk melepas tanggung jawab kenegaraan.

Politik dan Tekanan Lembaga Legislatif

Intensitas tekanan dari legislatif memuncak setelah rapat terbatas yang dihadiri perwakilan fraksi serta dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yaitu Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Inisiatif pemakzulan ini dinilai sebagai respons langsung terhadap isu legalitas jabatan Gibran. Komposisi pengusul melibatkan PDI-P (14 orang), Golkar (11), Gerindra (11), PKB (18), NasDem (19), PKS (28), PAN (1), dan Demokrat (18) yang bersama-sama mendesak DPR untuk mengakhiri masa jabatan Gibran.

Dilema Hukum dan Legalitas Ijazah

Rencana pengunduran diri ini didasari oleh serangkaian putusan hukum yang mempertanyakan dokumen pendidikan Gibran. Secara khusus, ada dua poin krusial dari lembaga peradilan tertinggi:

• Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Oktober yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dari pendidikan di luar negeri.
• Putusan terbaru Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran, yang menjadi syarat pendaftaran Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Perbedaan pandangan fraksi mengenai syarat kelengkapan dokumen ini akhirnya berujung pada penarikan mundur Gibran dari kursi wapres. Langkah ini menandai berakhirnya era Prabowo-Gibran dalam dinamika politik nasional, memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk segera menangani transisi administratif dan politik untuk mengisi kekosongan posisi wakil presiden dalam waktu yang akan ditentukan secara konstitusional.