Mobil Hybrid Berpotensi Raup Insentif Pajak di 2027, Syarat TKDN Naik Jadi 60 Persen

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa kendaraan hybrid berpeluang besar mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun 2027, dengan prasyarat utama berupa peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk mendorong transisi menuju kendaraan ramah lingkungan sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif nasional dalam konteks manufaktur lokal.

Menurut Sarmuji, ketentuan kelayakan insentif tersebut memiliki batasan tegas. Pada tahun berjalan, batas minimal TKDN bagi kendaraan yang berhak menerima insentif ditetapkan sebesar 40 persen. Namun, untuk tahun depan, ambang batas ini akan dinaikkan secara signifikan menjadi 60 persen. Kebijakan ini secara langsung mengikat seluruh produsen yang beroperasi di Indonesia, baik mereka yang memproduksi mobil listrik berbasis baterai (BEV) maupun mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).

Komitmen Produsen dan Dampak Fiskal

Sarmuji menjelaskan bahwa sebagian besar produsen mobil hybrid di Indonesia menyanggupi untuk memenuhi persyaratan TKDN 60 persen tersebut. Saat ini, rata-rata TKDN kendaraan hybrid berada di kisaran 50 hingga 55 persen, sehingga para produsen harus menaikkan nilai komponen lokalnya agar tetap berhak menikmati insentif. "Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal," ucap Sarmuji di Jakarta. Insentif fiskal ini menjadi krusial untuk menjaga harga jual kendaraan agar tetap kompetitif di pasar domestik sambil memacu investasi di sektor manufaktur dalam negeri.

Stimulus Non-Fiskal dan Pengecualian Aturan Ganjil-Genap

Dalam upayanya menyemarakkan adopsi kendaraan listrik, pemerintah juga menyiapkan stimulus non-fiskal berupa pengecualian dari aturan ganjil-genap di jalan raya. Fasilitas ini secara spesifik ditargetkan bagi mobil hybrid yang terbukti menghasilkan emisi sangat rendah atau memiliki tingkat efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi. Hingga saat ini, hanya mobil listrik berbasis baterai yang memperoleh pengecualian aturan di Jakarta, sementara kendaraan hybrid belum mendapatkannya. Sarmuji berharap kemudahan ini dapat memaksimalkan pemanfaatan kendaraan rendah emisi oleh masyarakat. "Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," tutupnya. Kombinasi insentif pajak dan keistimewaan lalu lintas ini diyakini akan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di Indonesia secara masif.