MA Batalkan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming, Dinilai Tanpa Dasar Legalitas Asing

Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini didasarkan pada temuan hukum bahwa penerbitan dokumen tersebut tidak didukung oleh ijazah asli dari luar negeri yang valid. Kasus yang sempat memicu perdebatan publik ini akhirnya tuntas setelah MA menilai bahwa proses administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengandung pelanggaran yang bersifat sistematis.

Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 ini diunggah resmi oleh MA pada Selasa (10/11). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun Peradilan Tata Usaha Negara memiliki limitasi dalam memeriksa sengketa proses Pemilu, pengadilan tetap memiliki kewenangan korektif dan remidial. Kewenangan ini dipicu oleh ditemukannya pelanggaran administrasi yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi. MA menyatakan bahwa pelanggaran ini bukan sekadar kepentingan kontestasi politik, melainkan menyentuh kepentingan seluruh bangsa Indonesia, sehingga setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak untuk menggugat.

Fakta Hukum Baru Mengubah Landasan Eksepsi

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim Agung mempertimbangkan fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan MK tersebut dijadikan sebagai notoire feiten yang mengubah keadaan hukum secara fundamental. Berdassar perubahan keadaan hukum ini, MA berpendapat bahwa eksepsi Termohon Kasasi terkait kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak harus dikesampingkan. MA mengedepankan keadilan substantif di atas keadilan prosedural serta menjalankan asas ius curia novit untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan.

Kelemahan Dokumen Akademik Jadi Determinasi

Secara faktual, MA menemukan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah hanya didasarkan pada dokumen certificate of attendance academic records dan explanation of grades. Dokumen-dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan membuktikan keberhasilan tamat jenjang pendidikan tertentu. "Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas," tulis MA dalam putusannya. Tindakan hukum ini dinilai melanggar asas kecermatan formal karena penyetaraan satuan pendidikan tanpa didukung ijazah atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat.

Atas dasar tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon H.M Subhan. Konsekuensinya, MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keterangan tersebut. Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Prof. Yulius.