Jakarta Pusat Kerek Anggaran Responsif Gender hingga Rp926 Miliar untuk Capai Target Parahita Ekapraya 2026

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengukuhkan komitmennya dalam menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif melalui pemaparan capaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam verifikasi lapangan Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Wali Kota Arifin menegaskan bahwa peningkatan alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Proses penilaian yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini menyoroti efektivitas integrasi gender dalam kebijakan publik di Ibu Kota.

Secara fiskal, komitmen tersebut termanifestasi dalam kenaikan signifikan dana yang dialokasikan khusus untuk isu gender. Pada tahun 2024, ARG tercatat sebesar Rp781,79 miliar atau mencakup 43,53 persen dari total anggaran, namun pada 2025 angka ini melonjak menjadi Rp926,08 miliar dengan persentase 44,20 persen. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada angka statistik, tetapi juga diterjemahkan ke dalam program konkret di lapangan untuk memastikan aksesibilitas dan kesejahteraan kelompok rentan.

Implementasi Kebijakan Inklusif dan Inovasi Layanan Publik

Dalam operasionalisasi anggarannya, Pemkot Jakpus telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis yang menyasar langsung kelompok rentan. Beberapa program kunci yang diimplementasikan oleh perangkat daerah meliputi:

• Penataan jalur pedestrian ramah disabilitas untuk meningkatkan mobilitas warga;
• Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan pendekatan sensitif gender;
• Penyediaan layanan bus sekolah yang akomodatif bagi penyandang disabilitas;
• Peningkatan akses ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas;
• Pelibatan kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memastikan aspirasi terdata.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan inovasi layanan seperti perpanjangan jam operasional perpustakaan hingga pukul 20.00 WIB, penyelenggaraan sinema edukatif bagi anak, serta pengembangan platform JAK-HUB GAMBIR untuk pemantauan kesehatan masyarakat secara real-time. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Prestasi Indikator Gender dan Tantangan Ke Depan

Dari sisi indikator pembangunan, prestasi Jakarta Pusat terbilang menonjol dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 98,1 pada tahun 2025. Angka ini melampaui rata-rata provinsi DKI Jakarta yang berada di 96,9 serta indeks nasional sebesar 92,7, sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat sebesar 0,142. Namun, Arifin mengakui adanya tantangan struktural yang masih harus diatasi, seperti minimnya partisipasi angkatan kerja perempuan, potensi ancaman di ruang digital terhadap perempuan dan anak, serta perluasan akses pemberdayaan bagi kelompok rentan.

Sebagai penutup, Pemkot Jakpus berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas data terpilah. Dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi—pemerintah daerah berharap dapat mengembangkan program yang lebih adaptif. Tujuannya adalah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta Pusat.