Kemenkum Dorong Integrasi 50 Lembaga untuk Perkuat Ekosistem Investasi Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum resmi memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan menggandeng 50 kementerian dan lembaga. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang berlangsung pada Selasa (10/11). Inisiatif ini bertujuan membangun tata kelola data yang andal guna mendukung kepastian hukum dan daya saing ekonomi bangsa.

Fondasi Interoperabilitas dan Kepastian Hukum

Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengelolaan data yang andal merupakan fondasi vital bagi kepastian hukum dan peningkatan daya saing nasional. "Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujarnya. Yusril menjelaskan bahwa integrasi data nasional harus dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi. Pendekatan ini memastikan kewenangan dan penguasaan data tetap berada di tangan masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih efisien.

Komitmen Implementasi dan Volume Transaksi Data

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa integrasi data korporasi membutuhkan komitmen nyata dari berbagai pemangku kepentingan. Ia berharap kesepakatan ini tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di setiap instansi. Kebijakan ini sejalan dengan inisiatif Satu Data Indonesia yang menekankan kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data. Dari sisi teknis, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengungkapkan volume aktivitas data yang masif sejak 2023 hingga 2026. Data tersebut dimanfaatkan dalam layanan strategis seperti administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan perizinan berusaha. Volume transaksi pemanggilan data tercatat sebagai berikut:

• 7.806.839 transaksi pada tahun 2023
• 5.323.945 transaksi pada tahun 2024
• 17.216.166 transaksi pada tahun 2025
• 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026

Dengan total lebih dari 51 juta transaksi, sistem ini menjadi rujukan krusial untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah dan meminimalisir beban administrasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pengembangan ekonomi kreatif pemuda Jawa Tengah dan penguatan ekosistem investasi juga menjadi bagian dari visi makro pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional, sebagaimana ditekankan oleh Yusril dalam beberapa pidatonya terkait transformasi struktur ekonomi Indonesia.