Misi 2028: Yusril Targetkan Indonesia Tembus OECD, Lompat Status Jadi Negara Maju Asia

Proses aksesi Indonesia ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memasuki fase akselerasi krusial. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra secara terbuka memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi anggota penuh OECD dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Keyakinan ini menandai bukan sekadar pencapaian diplomatik, melainkan transisi fundamental di mana Indonesia akan bermetamorfosis dari negara berkembang menjadi negara maju di kawasan Asia, menyamai status negara-negara adidaya global. Langkah ini dipandang sebagai tonggak sejarah yang mengubah posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah tengah melakukan pengawasan ketat dan konsultasi intensif dengan pihak OECD. Fokus utama reformasi mencakup penguatan sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, serta penegakan hukum yang adil dan pasti. Saat ini, Yusril menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempercepat penyelesaian 80 area transformasi yang wajib dibenahi. Salah satu kemajuan signifikan adalah integrasi data hukum oleh Kementerian Hukum, yang mencatat adanya 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga dalam periode 2023 hingga Oktober 2026. Inisiatif ini dinilai sebagai kelanjutan dari era pemerintahan elektronik (e-government) yang dirintis sejak dekade 2000-an.

Dari Negara Berkembang Menjadi Negara Maju Ketiga Asia

Implikasi ekonomi dan diplomatik dari keanggotaan OECD ini sangat besar bagi Indonesia. Yusril menegaskan bahwa jika proses ini berhasil, Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia yang diakui sebagai kelompok negara maju di dunia, menyusul Jepang dan Korea Selatan. Status ini akan menghapuskan label 'negara berkembang' yang selama ini menempel, memberikan akses ke standar regulasi global yang lebih tinggi. Namun, ambisi ini datang dengan harga yang mahal: reformasi struktural mendalam pada sistem birokrasi dan penegakan hukum nasional agar sesuai dengan standar transparansi tinggi yang dituntut oleh OECD.

Percepatan Regulasi: Target 2027 dan Tiga Prioritas Kritis

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci roadmap regulasi yang menjadi hambatan utama. Pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada tahun 2027 untuk mendukung proses aksesi, yakni:

• Pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing: Mengingat persyaratan akreditasi OECD, Indonesia perlu memperkuat landasan hukum, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
• Revisi Undang-Undang Statistik: Agar data ekonomi nasional lebih terintegrasi dan kredibel sesuai standar internasional.
• Revisi Undang-Undang Persaingan Usaha: Regulasi saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengusulkan perubahan yang kini dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

Aksesi penuh OECD diperkirakan rampung pada tahun 2028. Hingga kini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan kemajuan sekitar 80 persen. Meski demikian, sektor kesehatan dan beberapa area regulasi lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera untuk memastikan Indonesia tiba di garis finish pada target yang telah ditetapkan.