DPMKA Mimika Percepat Penertiban Aset di 133 Kampung untuk Cegah Konflik dan Wujudkan Transparansi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMKA) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengambil langkah strategis dengan mendorong 133 kampung yang tersebar di 18 distrik untuk segera mendata dan menertibkan aset milik desa. Inisiatif ini dinilai krusial sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi sengketa di masa depan. Langkah ini menjadi prioritas mengingat masih minimnya kampung yang telah melakukan pendataan secara tertib hingga saat ini.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan DPMKA Mimika, Bakri Athoriq, mengungkapkan bahwa proses penataan aset masih menghadapi tantangan. Namun, ia menunjuk Kampung Mawokauw Jaya di Distrik Wania sebagai best practice atau contoh sukses yang telah menjalankan proses pendataan dan penertiban aset secara optimal. Keberhasilan ini menjadi acuan bagi kampung-kampung lain di wilayah Mimika untuk meniru standar administrasi yang baik.

Strategi Pencegahan Konflik dan Uji Coba Pilot Project

Bakri menegaskan bahwa pendataan aset fisik seperti tanah, gedung, kursi, meja, dan properti lainnya merupakan instrumen preventif yang sangat penting untuk menghindari konflik perebutan aset di kemudian hari. Selain aspek keamanan sosial, langkah ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas publik di tingkat akar rumput. Untuk memastikan efektivitas program, DPMKA Mimika telah memulai uji coba penataan aset di beberapa kampung di dalam Kota Timika pada tahun ini. Jika uji coba ini terbukti berhasil, program tersebut akan diperluas ke seluruh distrik di wilayah Mimika secara bertahap.

Peran Profil Kampung sebagai Basis Data dan Informasi

Selain fokus pada penertiban aset, DPMKA juga gencar mendorong pembuatan profil kampung sebagai basis data dan informasi yang memberikan gambaran riil kondisi wilayah. Bakri menyayangkan fakta bahwa masih banyak kampung di Mimika yang belum memiliki profil resmi, padahal dokumen ini vital untuk perencanaan pembangunan. Program ini mulai digencarkan dalam dua tahun terakhir dengan target yang jelas:

• Pada tahun 2025, pembuatan profil kampung dilaksanakan di 10 kampung di wilayah pesisir.
• Pada tahun berjalan saat ini, program serupa tengah dilaksanakan di 12 kampung yang berada di dalam wilayah Kota Timika.

Integrasi antara penertiban aset dan pembuatan profil kampung ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan desa yang lebih modern, data-driven, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Mimika.