Gembok Sengketa Lahan SMPN 3 Wera Dilepas Paksa, 200 Siswa Akhirnya Bisa Kembali Belajar Normal

Keberlangsungan aktivitas pendidikan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali pulih setelah aparat gabungan TNI dan Polri bekerja sama dengan warga membuka paksa gembok gerbang SMP Negeri 3 Wera. Aksi pembukaan akses yang dilakukan pada Selasa sore itu mengakhiri ketidakpastian yang membuat lebih dari 200 siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar dan menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lesehan di luar lingkungan sekolah selama berhari-hari. Kepala sekolah, Muhrin, mengonfirmasi bahwa gembok yang menghalangi akses tersebut telah dilepas menjelang waktu Magrib, menandai berakhirnya penutupan total fasilitas pendidikan oleh pihak yang mengklaim diri sebagai ahli waris lahan.

Proses pembukaan gerbang ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang signifikan untuk menjamin keamanan dan kelancaran akses. Menurut Muhrin, puluhan orang turut serta dalam kegiatan tersebut, yang terdiri atas personel Kodim 1608/Bima, anggota Polsek Wera, serta warga Desa Ranggasolo. Kegiatan strategis ini turut disaksikan langsung oleh Koordinator Wilayah Dikbudpora Kecamatan Wera serta perwakilan Pemerintah Desa Ranggasolo, menunjukkan komitmen bersama dalam memulihkan fungsi sekolah sebagai ruang aman bagi warga belajar.

Dalil Hukum dan Keamanan Fasilitas Publik

Kapten Inf. Bambang Hermanto, Pasi Intel Kodim 1608/Bima, menegaskan bahwa tindakan pendelegasian gembok merupakan upaya preventif untuk menjaga dan mengamankan fasilitas pendidikan agar dapat difungsikan kembali secara optimal. Keputusan ini diambil atas perintah langsung dari Dandim 1608/Bima dengan pertimbangan kuat bahwa penyegelan akses sekolah memiliki potensi besar untuk menghambat proses belajar mengajar dan mengganggu hak anak atas pendidikan. "Sekolah merupakan fasilitas umum agar dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya," jelas Bambang. Dengan terbukanya kembali gerbang, otoritas keamanan berharap seluruh sarana, khususnya 10 ruang kelas yang sempat terkunci, dapat segera difungsikan kembali secara normal oleh para siswa.

Akar Sengketa Lahan dan Respon Pemerintahan

Di balik insiden penyegelan ini, terdapat konflik lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pihak yang mengaku sebagai ahli waris mengklaim kepemilikan atas lahan seluas sekitar 80 are yang saat ini digunakan untuk berdiri SMPN 3 Wera. Ketegangan tersebut akhirnya memuncak dengan aksi penyegelan total yang menghalangi akses masuk ke dalam sekolah. Meskipun gerbang telah dibuka secara fisik, penyelesaian substansial terhadap sengketa aset tersebut masih menggantung. Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Bima dan organisasi perangkat daerah terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah penyelesaian sengketa atau status hukum lahan sekolah tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media kepada Suryadin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, juga belum memperoleh tanggapan resmi, meninggalkan celah ketidakpastian yang harus segera dijawab oleh pemangku kepentingan terkait.