Danantara dan BP BUMN Luncurkan Skema Kredit Murah 8-9% untuk Putus Rantai Rentenir

Danantara dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) secara resmi menyiapkan skema kredit khusus bagi petani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Inisiatif ini dirancang dengan tingkat bunga yang diupayakan hanya 8-9 persen per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan praktik pasar yang umum terjadi, demi memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap rentenir.

Langkah strategis ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan dalam siaran pers di Jakarta bahwa tujuan utama pembiayaan ini adalah membebaskan petani dari beban pinjaman berbunga tinggi. Dony menyatakan, "Kredit petani ini kan Presiden itu ingin kita memutus mata rantai rentenir," menegaskan komitmen negara untuk melindungi sektor agraris dari eksploitasi finansial.

Transformasi Bunga Pinjaman: Dari 48% Menjadi Dampak Pendapatan Nyata

Pembahasan mendalam mengenai produk pembiayaan ini telah dilakukan dalam pertemuan bersama jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Dalam skema baru ini, bunga pinjaman yang sebelumnya bisa mencapai 48 persen diturunkan drastis menjadi kisaran 8-9 persen. Dony menghitung dampak signifikan dari penurunan tersebut: jika siklus produksi pertanian mencapai dua kali dalam setahun, maka beban bunga per siklus hanya sekitar 4,5 persen. "Dampaknya terhadap pendapatan petani luar biasa," kata Dony, menunjukkan bahwa efisiensi biaya keuangan ini akan langsung berlipat ganda pada keuntungan bersih petani.

Peran KDKMP sebagai Kanal Fisik dan Pengawasan Kredit

Skema ini tidak hanya berfokus pada transfer dana tunai, tetapi juga memposisikan KDKMP sebagai penyedia kebutuhan produksi. Berdasarkan rencana implementasi, pembiayaan dapat disalurkan dalam bentuk natura, seperti pupuk dan bibit, untuk memastikan dana tepat sasaran. Dony menjelaskan bahwa sekitar 13.000 KDKMP telah disiapkan sebagai tahap awal. Pemilihan koperasi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan dan kesiapan masing-masing, sebuah strategi yang bertujuan memperkuat pengawasan penyaluran, menjaga kualitas kredit, serta menekan risiko non-performing loan (NPL) secara sistemik. Upaya penguatan rantai pasok dan perlindungan harga ini juga sejalan dengan kebijakan pembatasan impor saat panen raya yang bertujuan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Selain itu, berbagai insentif pendapatan bagi petani juga terus didorong melalui program-program Kementerian Pertanian, salah satunya adalah target penambahan pendapatan melalui peremajaan ratoon tebu.