Gerakan Transisi Energi Indonesia: Keterlibatan Daerah Jadi Kunci Pemerataan Listrik di 5.821 Desa

Gerakan transisi energi di Indonesia kini memasuki fase kritis di mana keterlibatan pemerintah daerah menjadi fondasi utama keberhasilan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam pertemuan strategis dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin (10/11/2026), Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa pembangunan energi, mulai dari panas bumi hingga elektrifikasi wilayah 3T, tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan masyarakat setempat. Prinsip ini bertujuan memastikan percepatan transisi energi tetap sejalan dengan keberlanjutan lingkungan serta menjawab kebutuhan riil warga di berbagai pelosok negeri.

Strategi Elektrifikasi Menargetkan 100 Persen pada 2029

Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia yang kompleks, pemerintah menetapkan target ambisius rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada tahun 2029. Saat ini, masih tersisa 10.068 lokasi di 5.821 desa yang belum memiliki akses listrik memadai. Yuliot menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan harus fleksibel menyesuaikan kondisi wilayah, seperti perluasan jaringan konvensional, pembangunan mini-grid berbasis EBT, serta penyediaan PLTS individual dengan baterai untuk daerah yang sulit dijangkau. Bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), program Listrik Desa (Lisdes) yang mengintegrasikan teknologi PLTS dan PLTMH disiapkan secara khusus guna menjamin pemerataan akses energi.

Mekanisme Lelang Panas Bumi Libatkan Pemda

Keterlibatan daerah tidak hanya terbatas pada distribusi listrik, tetapi juga menyentuh hulu pengembangan sumber daya alam. Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM akan membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah sebelum pelaksanaan lelang wilayah panas bumi. Bahkan, perwakilan dari pemda akan duduk dalam kepanitiaan lelang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. "Keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda," ungkap Eniya. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan energi agar tidak terjadi kelangkaan, baik BBM maupun listrik, sekaligus mengedepankan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.