Kuatkan Pembatasan Impor Saat Panen Raya untuk Jaga Harga Petani Lokal

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengusulkan pembatasan ketat terhadap izin impor pangan secara spesifik pada periode puncak panen raya. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memastikan hasil panen petani lokal terserap maksimal dengan harga yang wajar, sekaligus menjaga kelangsungan mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian. Usulan ini muncul di tengah kompleksitas tantangan produksi dalam negeri yang memerlukan sinergi antara kebijakan proteksi dan kebutuhan pasokan nasional.

Dalam keterangan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, Esther menegaskan bahwa pengaturan waktu dan volume impor harus selaras dengan kapasitas produksi serta kebutuhan domestik. "Strateginya dengan menghentikan atau membatasi ketat izin impor pada periode puncak panen raya nasional, agar hasil panen petani lokal terserap maksimal dengan harga yang wajar," kata Esther. Menurut dia, keputusan ini harus berbasis neraca komoditas yang objektif untuk menyeimbangkan perlindungan petani dengan ketersediaan pangan masyarakat.

Sinkronisasi Kebijakan Impor dengan Tren Penurunan Produksi

Rekomendasi ini relevan mengingat data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras nasional sepanjang 2026 mencapai 33,11 juta ton, atau turun 4,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan juga terlihat pada periode kuartal keempat, di mana produksi diperkirakan hanya 5,01 juta ton, menyusut 16,32 persen dibanding periode yang sama di 2025. Angka ini menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah dalam menyelaraskan kuota impor beras, gula, daging, dan komoditas strategis lainnya agar tidak mematikan harga pasar lokal saat petani sedang gencar melakukan panen. Isu regulasi terkait stabilisasi harga dan produksi lokal ini juga dibahas dalam konteks pembatasan impor gula yang sedang digedungkan oleh Kementerian Pertanian.

Optimalisasi Pengawasan Pasokan dan Modernisasi Sektor Pertanian

Selain mengatur jadwal dan volume, Esther mengusulkan penerapan tarif bea masuk yang proporsional serta diversifikasi negara asal impor untuk memitigasi risiko ketergantungan. Dari sisi produksi, ia mendorong percepatan modernisasi alat mesin pertanian, perbaikan jaringan irigasi, dan penguatan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak pasar. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2026 yang menambah pengaturan impor untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

• Penguatan pengawasan bersama oleh Bea dan Cukai, Polri, dan Kementerian Perdagangan untuk mencegah penyelundupan dan kecurangan dokumen impor.

Penguatan ini dinilai esensial mengingat Ditjen Bea dan Cukai baru saja mengumumkan empat penindakan impor ilegal senilai Rp27,34 miliar pada September 2026, termasuk kasus temuan 202,45 ton beras dan 211 ton garam yang dilaporkan sebagai bahan kimia di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.