Polri Pecat Irjen AS: Sanksi Berat Buntut Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden dan Elit

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Polisi AS terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden hingga para pengusaha. Keputusan tegas ini diumumkan langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Sanksi ini menjadi puncak dari proses hukum etik yang menjerat perwira tinggi tersebut setelah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan prosedur operasional yang berlaku.

Menurut Isir, pelanggaran dilakukan AS saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. AS diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengakses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan di luar prosedur. "(AS, red.) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujar Isir. Selain sanksi administratif berupa PTDH, AS juga dijatuhi sanksi etika di mana perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Dasar Hukum dan Proses Banding

Atas perbuatannya, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ia juga dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, mencakup pelanggaran kewajiban etika kelembagaan (Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g), etika kepribadian (Pasal 8 huruf c angka 1), serta larangan etika kelembagaan (Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b). Meskipun sanksi PTDH telah dijatuhkan, AS menyatakan akan mengajukan banding. "Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," kata Isir, menegaskan bahwa mekanisme hukum internal tetap berjalan secara adil dan transparan.

Tanpa Toleransi dan Jejak Digital yang Diapus

Isir menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang dan menjamin tidak adanya impunitas bagi anggota yang melanggar. Kasus ini merupakan bagian dari investigasi Bareskrim Polri yang telah menetapkan empat tersangka, yaitu LSP, AS, EH, dan SU, yang merupakan perwira tinggi Polri. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada periode 2025-2026 tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, serta tanpa kaitannya dengan proses penegakan hukum. Target penyadapan mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, dan pengusaha. Ironisnya, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak digital, sebuah tindakan yang memperberat posisi mereka dalam proses hukum pidana dan etik.