BEI Akui Belum Terima Laporan Buyback Saham dari 18 Emiten yang Resmi Delisting Hari Ini

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa belum menerima laporan resmi mengenai pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham dari 18 emiten yang resmi dihapuskan pencatatan (delisting)nya pada 10 November 2026. Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban buyback oleh belasan perusahaan tersebut, meskipun proses delisting telah berlaku efektif. Pernyataan ini mengemuka saat Jeffrey ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11), menyoroti potensi keterlambatan dalam pelaporan kewajiban perusahaan yang berstatus dihapuskan dari papan perdagangan bursa.

Kewajiban Buyback dan Dasar Delisting Tiga Emiten

Kewajiban buyback saham publik merupakan syarat krusial yang harus dipenuhi oleh emiten yang dihapus dari bursa. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pemegang saham ritel, memastikan mereka tetap memiliki saluran untuk melepas kepemilikan sahamnya pasca-hapus pencatatan. BEI menyatakan bahwa seluruh 18 perusahaan yang terkena kebijakan ini memenuhi kriteria delisting berdasarkan tiga ketentuan spesifik. Pertama, berdasarkan ketentuan III.1.3.1, perusahaan mengalami kondisi negatif terhadap kelangsungan usaha (finansial/hukum) tanpa indikasi pemulihan memadai. Kedua, berdasarkan ketentuan III.1.3.2, perusahaan tidak memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa. Ketiga, berdasarkan ketentuan III.1.3.3, saham perusahaan telah mengalami suspensi perdagangan minimal selama 24 bulan terakhir.

Daftar Perusahaan dan Implikasi bagi Investor Ritel

Para investor ritel kini menghadapi tantangan likuiditas karena emiten-emiten tersebut secara resmi telah menghapuskan pencatatan sahamnya. Daftar lengkap perusahaan yang terlibat dalam delisting massal ini mencakup 18 entitas yang beragam, mulai dari sektor teknologi hingga manufaktur tekstil. Beberapa nama yang tercatat antara lain PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE), dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT). Hingga saat ini, belum adanya laporan buyback resmi dari 18 emiten tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan perusahaan dalam melaksakan kewajiban korporat, sementara BEI menegaskan bahwa pengumuman resmi penghapusan pencatatan tersebut telah berlaku efektif sejak 10 November 2026.