Bantah Wapres: Kepala Bakom Klarifikasi Saran Hukum Prabowo Terkait Ijazah Gibran

Kebingungan publik terkait langkah hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam sengketa ijazah tersudahi dengan klarifikasi tegas dari Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Di tengah pernyataan Gibran bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk tetap 'fight' atau berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Syahganda secara resmi membantah tafsir tersebut. Ia menegaskan bahwa arahan kepala negara justru didasari oleh pandangan hukum yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menilai putusan lembaga tinggi negara telah bersifat final dan mengikat.

Menurut Syahganda, narasi yang beredar mengenai Presiden menganjurkan perlawanan hukum lanjutan adalah keliru. Ia menekankan bahwa jika Yusril menyatakan tidak ada kesempatan untuk mengajukan PTUN, maka itu merupakan poin utama yang didiskusikan dengan Presiden. "Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," ujar Syahganda dalam pernyataan resminya di Jakarta. Klarifikasi ini muncul sebagai respons langsung atas pernyataan Wapres yang ditemu di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11), di mana Gibran mengklaim menerima saran dari Prabowo untuk membawa seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1 ke meja hijau.

Posisi Yusril: Putusan MA dan MK Sifatnya Final

Konfirmasi dari lini pemerintahan terkuat ini berangkat dari pernyataan sebelumnya yang dilontarkan langsung oleh Yusril Ihza Mahendra. Di Kompleks Istana Kepresidenan, Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sudah menjadi hukum yang tetap. "Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi," kata Yusril. Ia menambahkan, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut, sehingga jalur hukum formal di pengadilan sudah tertutup.

Dinamika Hukum dan Koordinasi Internal

Meskipun terdapat perbedaan narasi antara sang Wapres dan Kepala Bakom, Gibran mengungkapkan adanya rencana koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK di MA. Namun, pandangan hukum dari Menko Yusril yang mewakili Presiden menegaskan sebaliknya, bahwa upaya hukum tersebut secara prosedural tidak memungkinkan. Konflik wacana hukum ini memicu diskusi lebih lanjut mengenai kedaulatan putusan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia serta peran eksekutif dalam menghormati asas ne bis in idem atau finalitas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.