Gibran Ungkap Niat Mundur, Cak Imin & AHY Sikapi Dinamika Politik dengan 'Wait and See'

Dinamika politik di Istana dan parlemen memanas usai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyuarakan niat untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan ini diungkap langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyebutkan bahwa dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi, Gibran menyampaikan keinginan tersebut. Menariknya, kabar ini muncul di saat yang bersamaan dengan permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA-nya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menurutnya merupakan saran langsung dari Presiden.

Respons pertama datang dari Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di Istana Kepresidenan Jakarta, Cak Imin menegaskan partainya berada di posisi "wait and see" atau menunggu dan mengamati. "Ya kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja apapun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu," ujar Cak Imin. Ia menambahkan bahwa sikap partai sepenuhnya bergantung pada masukan dari fraksi di DPR dan hasil konsolidasi antar-fraksi yang sedang berlangsung.

Sikap Konstitusional Demokrat dan Golkar

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, memberikan respons yang lebih berfokus pada prinsip hukum. AHY menegaskan bahwa partainya menghormati seluruh proses politik yang berjalan dan memastikan prosedur konstitusional dijalankan dengan baik. "Sedangkan teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi," tegas AHY. Hal serupa diutarakan oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, yang enggan berspekulasi tentang langkah selanjutnya. Bahlil menyatakan bahwa apa yang disarankan Presiden kepada Wapres harus dihormati. "Namun pada prinsipnya kalau kita membaca berita, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres saya pikir sesuatu yang juga harus dihormati," kata Bahlil.

Implikasi Politik dan Fokus pada PTUN

Kabar ini mengungkap ketegangan dalam pemerintahan menjelang akhir masa jabatan atau di tengah siklus politik. Poin-poin kunci dari pernyataan Mensesneg dan tokoh terkait adalah:

• Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
• Presiden Prabowo tidak menolak permintaan tersebut dalam pertemuan pagi itu.
• Gibran menggunakan momentum tersebut untuk meminta waktu membuktikan keabsahan ijazah SMA via PTUN.
• Ketum partai koalisi (PKB, Demokrat, Golkar) mengambil sikap hati-hati, menunggu konsolidasi fraksi, dan mengedepankan konstitusi.

Konferensi pers singkat yang digelar Gibran segera setelah pertemuan tersebut menegaskan bahwa keputusan bertarung di PTUN adalah hasil dari saran Presiden. Situasi ini menempatkan institusi negara pada fase ujian legitimasi dan konstitusionalitas, di mana para pimpinan partai politik memilih untuk tidak terjebak dalam spekulasi publik dan menunggu hasil legal serta konsolidasi politik internal DPR.