Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo, Klarifikasi Prasetyo Hadi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika politik terkini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore. Prasetyo membenarkan bahwa kedua pemimpin negara bertemu pada pagi hari tersebut dengan durasi diskusi yang mencapai 2,5 jam, namun enggan merinci lokasi spesifik pertemuan.

Menurut Prasetyo, Gibran menyatakan niat mundur sebagai respons atas perkembangan isu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menegaskan narasi bahwa Presiden Prabowo menolak pengunduran diri tersebut adalah keliru. Sebaliknya, diskusi justru diisi oleh saran dari kepala negara, dan Gibran secara eksplisit meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dirinya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Klarifikasi Konteks Pertemuan dan Isu Politik

Prasetyo memberikan penekanan khusus untuk meluruskan informasi simpang siur yang beredar mengenai hasil pertemuan kedua pemimpin. Dia menegaskan bahwa tidak ada tindakan penolakan dari Prabowo terhadap niat mundur Gibran. Fokus komunikasi adalah penegasan niat si Wapres dan permintaan ruang untuk uji hukum di PTUN. Hal ini menunjukkan bahwa pengunduran diri tersebut masih dalam tahap pengajuan dan bergantung pada validasi proses peradilan, bukan keputusan final yang langsung dieksekusi oleh eksekutif.

Respons terhadap Dinamika DPR

Mengaitkan peristiwa ini dengan konteks parlemen, Prasetyo menilai situasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai proses politik yang sah dan harus dihormati. Ia merujuk pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR yang saat ini menjadi sorotan publik. Sebagai perwakilan pemerintah, Prasetyo menyatakan penghormatan penuh terhadap hak-hak konstitusional DPR, menandakan bahwa pemerintah pusat melihat dinamika legislatif ini sebagai bagian tak terpisahkan dari check and balance politik yang berkembang di Indonesia.