Pemprov Sumut Berhasil Tekan Inflasi Triwulan III 2026 Menjadi 2,71 Persen
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mencatatkan kemajuan signifikan dalam stabilisasi ekonomi daerah dengan berhasil menurunkan angka inflasi tahunan pada triwulan III 2026 .
- Penurunan ini terjadi dari level 4,79 persen pada triwulan II menjadi 2,71 persen , sebuah capaian yang menempatkan inflasi kembali ke dalam rentang sasaran nasional.
- Informasi tersebut disampaikan oleh Evan Butong Daulay , Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, di Medan, Selasa, sebagai indikator positif dalam menjaga keterjangkauan harga di tengah dinamika pasar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mencatatkan kemajuan signifikan dalam stabilisasi ekonomi daerah dengan berhasil menurunkan angka inflasi tahunan pada triwulan III 2026. Penurunan ini terjadi dari level 4,79 persen pada triwulan II menjadi 2,71 persen, sebuah capaian yang menempatkan inflasi kembali ke dalam rentang sasaran nasional. Informasi tersebut disampaikan oleh Evan Butong Daulay, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, di Medan, Selasa, sebagai indikator positif dalam menjaga keterjangkauan harga di tengah dinamika pasar.
Dalam keterangan resminya, Evan menegaskan bahwa penurunan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang mengedepankan pendekatan lintas sektor. Secara kronologis, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Setelah menyentuh puncak 4,79 persen pada bulan Juni, inflasi turun menjadi 4,20 persen di Juli, berlanjut ke 3,23 persen pada Agustus, dan akhirnya stabil di level 2,71 persen di akhir triwulan atau September 2026. Capaian ini dinilai krusial untuk meredam gejolak harga kebutuhan pokok yang selama menjadi tekanan utama bagi daya beli masyarakat.
Eksklusif Strategi Lintas Sektor dalam Pengendalian Pasar
Untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga, Pemprov Sumut menerapkan serangkaian intervensi konkret yang menyentuh aspek distribusi hingga ritel. Upaya ini mencakup pelaksanaan gerakan pasar murah, operasi pasar, hingga penguatan produksi pangan. Fokus pengawasan diperketat pada komoditas strategis seperti beras dan daging ayam ras, dengan pemantauan khusus di daerah sentra produksi seperti Batu Bara dan Simalungun. Selain itu, koordinasi dengan Perum Bulog melalui jejaring ritel modern dan sentra pangan nusantara menjadi kunci utama. Evan menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada intervensi pasar, tetapi juga pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok secara wajar.
Refleksi Ekonomi: Menjaga Keseimbangan Pasokan dan Daya Beli
Capaian makroekonomi ini turut mendapat tanggapan dari pengamat ekonomi Universitas Battuta Medan, Muhammad Asyari. Ia menyambut positif penurunan inflasi yang drastis tersebut, namun mengingatkan bahwa keberhasilan angka statistik harus diterjemahkan menjadi perbaikan nyata di tingkat rumah tangga. "Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Asyari. Oleh karena itu, ia mendesak Gubernur Bobby Afif Nasution untuk terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2026. Target akhirnya adalah menciptakan ekosistem pangan yang aman dan berkelanjutan, dengan harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga secara maksimal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Porprov II Kaltara 2026 Buka Ajang Pembinaan Massal dengan Kehadiran Hampir 4.000 Atlet

Yusril Klaim RI Berpeluang Jadi Negara Ketiga Asia di OECD, Target Aksesi Penuh 2028

Misi 2028: Yusril Targetkan Indonesia Tembus OECD, Lompat Status Jadi Negara Maju Asia
