Yusril Klaim RI Berpeluang Jadi Negara Ketiga Asia di OECD, Target Aksesi Penuh 2028

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyatakan optimisme tinggi bahwa Indonesia dapat resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Pernyataan strategis ini disampaikannya dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026), menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian 80 area transformasi yang menjadi prasyarat mutlak untuk keanggotaan tersebut.

Menurut Yusril, integrasi data hukum merupakan salah satu pekerjaan besar yang terus diperbaiki, tercermin dari catatan Kementerian Hukum yang mencatat sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga melalui sistem Ditjen AHU sejak 2023 hingga Oktober 2026. "Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan mereka (OECD), terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, dan hukum yang adil dan pasti," ujar Yusril, menambahkan bahwa inisiatif ini berakar dari penerapan pemerintahan elektronik (e-government) sejak 2000-an yang kini semakin matang.

Akselerasi Regulasi dan Penguatan Landasan Hukum

Guna mempercepat proses aksesi, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada tahun 2027. Langkah ini krusial karena mengatur hal-hal yang menjadi syarat ketat OECD, di antaranya:

• Pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing, yang memungkinan memicu revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
• Revisi Undang-Undang Statistik untuk standardisasi data nasional.
• Revisi Undang-Undang Persaingan Usaha, yang saat ini masih mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 dan telah dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

Airlangga memastikan bahwa tahapan teknis sudah berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan tingkat kemajuan sekitar 80 persen. Meski demikian, peningkatan signifikan masih diperlukan di sektor kesehatan untuk menutup celah standar global.

Impak Strategis: Berstatus Negara Maju

Keanggotaan penuh dalam OECD bukan sekadar prestise diplomatik, melainkan pergeseran posisi strategis Indonesia di peta ekonomi global. Yusril menegaskan, "Kalau itu memang betul berhasil masuk sebagai anggota OECD, maka Indonesia adalah negara ketiga di Asia, menyusul Jepang dan Korea Selatan, sebagai kelompok negara maju di dunia, bukan lagi kelompok negara berkembang." Dengan target keanggotaan penuh pada 2028, Indonesia tengah memverifikasi diri ke dalam liga elit ekonomi Asia dengan tata kelola yang transparan dan hukum yang presisi, menandai era baru dalam diplomasi ekonomi dan integrasi pasar global.