Sorotan Hukum: KPK Periksa Saksi Kasus Pajak, Imigrasi Buka Suara soal Cekal Tito Karnavian

Gelombang dinamika hukum terkini di Indonesia diwarnai oleh serangkaian pemeriksaan dan keputusan strategis dari lembaga penegak hukum serta kementerian terkait. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara aktif menggali kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan memeriksa dua saksi kunci, sementara Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat melalui pembentukan kelompok kerja lintas lembaga. Di sisi lain, isu hukum terkait pencekalan Kepala Negara mendapat klarifikasi tegas dari Imigrasi yang memastikan tidak ada upaya hukum terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Perkembangan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berinisial MH menjadi perhatian utama KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan dua saksi di Gedung Merah Putih pada Senin (18/8/2026). Kedua saksi tersebut adalah BS, seorang pihak swasta, dan L, Direktur PT BPR Olympindo Primadana. Berdasarkan data kronologi kehadiran saksi, L tiba pada pukul 09.47 WIB dan BS pada pukul 10.05 WIB. Proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya mengungkap alur gratifikasi yang terjadi di sektor pajak negara.

Percepatan Penyelesaian HAM Berat dan Sidang Bea Cukai

Di penghujung pekan, Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Kumham Imipas mengumumkan pembentukan kelompok kerja (pokja) untuk mengatasi hambatan prosedural dalam kasus HAM berat. Pokja ini dipimpin oleh Wakil Menko Otto Hasibuan dan melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, hingga hakim. Keputeran ini bertujuan agar penyelesaian kasus-kasus lama dapat segera diproses secara hukum. Secara terpisah, di Pengadilan Tipikor PN Jakpus, mantan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menjalani sidang tuntutan atas kasus gratifikasi. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Brelly Yuniar Dien ini menjadi agenda penting dalam pemberantasan korupsi di sektor kepabeanan.

Klarifikasi Imigrasi dan Pernyataan Menko Polkam

Dalam upaya meredam spekulasi publik, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melontarkan klarifikasi bahwa tidak pernah ada permintaan pencekalan terhadap Tito Karnavian dari Aparat Penegak Hukum. Pernyataan ini disampaikan melalui pesan WhatsApp untuk menjawab pertanyaan awak media. Dudung Abdurachman, Menko Polkam, juga menegaskan bahwa aksi penyadapan yang dilakukan oleh LSP merupakan pelanggaran hukum yang harus diselesaikan secara tuntas. Dudung menggarisbawahi bahwa penyadapan hanya diperbolehkan dalam konteks penyidikan resmi, bukan untuk kepentingan personal atau terhadap kepala negara.