Puan Maharani Soroti Ujian Integritas Pemilu dan Dukung Pengusutan Kasus Penyadapan Presiden

Ketua DPR Puan Maharani memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya menjaga marwah demokrasi di Indonesia dengan menyoroti isu integritas pemilihan umum dalam Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), Puan menegaskan bahwa dinamika politik saat ini sedang menguji keteguhan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil di tengah upaya negara untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rapat tersebut dihadiri oleh 403 anggota DPR dan diawali dengan pidato pembukaan masa persidangan parlemen yang dijadwalkan berlangsung hingga 17 Desember 2026.

Puan tidak berhenti pada pernyataan normatif, ia menekankan komitmen lembaga legislatif untuk terus menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan fungsi konstitusional DPR dalam menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat serta melindungi dan menyejahterakan rakyat, sebuah pesan penting yang harus jadi landasan bagi seluruh pejabat publik.

Refleksi Hari Pahlawan dan Prioritas Pembahasan RUU Strategis

Di samping isu integritas pemilu, agenda paripurna ini juga menjadi wadah untuk merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan. Puan mengajak seluruh pihak untuk menghidupi semangat kepahlawanan yang tidak boleh hanya menjadi kenangan sejarah. Secara teknis legislasi, DPR mengumumkan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas yang akan dilanjutkan pembahasannya, antara lain:

• RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya;
• RUU Hak Cipta untuk memperbarui perlindungan kekayaan intelektual;
• RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna modernisasi sektor transportasi;
• serta RUU Perkoperasian untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pengajuan RUU Perampasan Aset ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai instrumen hukum vital dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, menandakan pergeseran fokus dari sekadar sanksi pidana individual ke penaganan aset hasil kejahatan.

Postur Politik dan Pengawasan Kasus Penyadapan Presiden

Isu strategis tertinggi yang akan diawasi ketat oleh parlemen adalah kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. DPR secara eksplisit menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional. Hal ini sekaligus menjadi teguran keras bahwa kewenangan negara, dalam hal ini teknologi pemantauan, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik atau mengabaikan privasi pejabat negara, menjaga keseimbangan antara keamanan dan supremasi hukum.