Titiek Soeharto Prihatin Dugaan Penyadapan Presiden: Curiga Listyo Pasok Informasi ke Pihak Ketiga
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Siti Hediati Suharto atau Titiek Soeharto , Ketua Komisi IV DPR RI, mengungkapkan rasa sedih dan keprihatinannya mendalam atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto .
- Pernyataan tersebut disampaikan Titiek di Manding, Bantul, DIY, pada Senin (9/11), merespons penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
- Titiek mempertanyakan logika di balik tindakan aparat negara yang justru menyadap pemimpinnya sendiri, sebuah situasi yang ia anggap tidak lazim dan penuh kecurigaan.
Siti Hediati Suharto atau Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, mengungkapkan rasa sedih dan keprihatinannya mendalam atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Titiek di Manding, Bantul, DIY, pada Senin (9/11), merespons penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Titiek mempertanyakan logika di balik tindakan aparat negara yang justru menyadap pemimpinnya sendiri, sebuah situasi yang ia anggap tidak lazim dan penuh kecurigaan.
"Saya menyesali, saya sedih gitu, kenapa sih mesti hari gini nyadap-nyadap, apalagi seorang aparat yang menyadap presidennya sendiri," ujar Titiek. Ia menegaskan bahwa jika penyadapan dilakukan untuk dilaporkan ke presiden, itu berbeda konteksnya. Namun, ketika yang disadap adalah atasan langsung, timbul pertanyaan serius: kepada siapa hasil curi dengar tersebut akan dilaporkan? "Masa untuk konsumsi sendiri, kan ya nggak. Jadi saya ya sangat prihatin aja," ungkapnya, menyiratkan adanya motif politik atau kepentingan tersembunyi di balik tindakan tersebut.
Misteri Penerima Informasi dan Penahanan Empat Jenderal
Titiek secara spesifik mencurigai bahwa Listyo Sigit dan jajarannya memasok informasi hasil penyadapan tersebut kepada pihak tertentu yang tidak teridentifikasi secara publik. Hingga saat ini, Titiek mengaku tidak mengetahui apakah dirinya sendiri termasuk dalam daftar sasaran penyadapan. Dengan nada bercanda namun tajam, ia menyatakan, "Aku disadap? Sebegitu pentingnya kah saya? Wis sadapo ora ana pembicaraan sing penting" (Sadap saja, tidak ada pembicaraan yang penting). Kasus ini telah berujung pada penetapan empat jenderal aktif Polri sebagai tersangka, yaitu Listyo Sigit, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE, serta telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Implikasi Politik dan Luasnya Target Penyadapan
Dugaan praktik illegal tapping ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Sebagai respons terhadap skandal ini, Presiden Prabowo memecat Listyo dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden pada Rabu (4/11). Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengonfirmasi bahwa target penyadapan tidak hanya terbatas pada nomor telepon Presiden, tetapi juga merambah ke pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga para pengusaha. Belakangan, sejumlah tokoh publik mulai mengaku menjadi korban, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman, dan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules. Penyebaran luas target penyadapan ini memicu kekhawatiran akan adanya sistem pengintaian yang terstruktur dan berpotensi mengancam integritas demokrasi serta privasi elite politik nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bongkar Kembali Kampung Ambon: 126 Personel Gabungan Tertibkan 5 Pria Positif Narkoba di Jakarta Barat

OJK Jatuhan Hukuman Berat: Denda Rp3,4 Miliar untuk Emiten ASLI dan Auditornya atas Skandal Laporan Keuangan

Strategi Karantina Impor Berbasis Risiko Kunci Pelindung Kedaulatan Pangan Nasional
