Pemerintah Pasrahkan Kasus Penyadapan Prabowo kepada Bareskrim Polri, Yusril Ingatkan Prinsip Objektifisme Hukum
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Penanganan kasus diduga melibatkan Listyo Sigit dan pihak lainnya ini dianggap sudah berjalan dalam koridor hukum yang benar melalui mekanisme formal di bawah koordinasi Bareskrim Polri .
- Yusril menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dengan sendirinya agar kredibilitas investigasi terjaga.
- "Sekarang pendalaman terus dilakukan, saksi terus diperiksa.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada pihak kepolisian. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (9/11/2026), Yusril menyatakan bahwa tidak ada rencana dari kementerian terkait untuk membentuk satuan tugas (satgas) atau tim khusus independen guna mengawal perkara sensitif ini. Penanganan kasus diduga melibatkan Listyo Sigit dan pihak lainnya ini dianggap sudah berjalan dalam koridor hukum yang benar melalui mekanisme formal di bawah koordinasi Bareskrim Polri.
Yusril menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dengan sendirinya agar kredibilitas investigasi terjaga. "Sekarang pendalaman terus dilakukan, saksi terus diperiksa. Kita percaya Bareskrim menjalankan secara intensif dan secara profesional sesuai dengan amanat UU," ujar Yusril. Ia menegaskan bahwa sampai dengan hari ini, tidak ada perubahan kebijakan di mana pemerintah memilih untuk tetap menggunakan penyidik profesional di kepolisian sebagai garda terdepan dalam menguak tabir kasus ini.
Fokus Investigasi Bareskrim dan Keterkaitan Tindak Pidana Makar
Dalam keterangannya, Yusril merinci bahwa pihak Bareskrim Polri tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyadapan, tetapi juga tengah mendalami potensi keterkaitan kasus ini dengan tindak pidana berat lainnya, yaitu makar. Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung secara maraton. "Sampai hari ini tersangka belum bertambah, tapi penyelidikan terus dilakukan dan saksi-saksi terus diperiksa dan alat bukti terus dihimpun," jelas Yusril. Ia menambahkan bahwa pendapat ahli juga turut didengar dan diproses karena dalam hukum acara pidana, keterangan ahli merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dan krusial untuk memperkuat konstruksi hukum perkara.
Perintah Objektifitas Tanpa Pandang Bulu
Yusril menuturkan bahwa arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto bersifat tegas: penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memandang bulu atau pertimbangan politis. Meskipun Yusril mengakui batas kewenangannya dalam mengumumkan detail kemajuan penyidikan secara rinci, ia meminta masyarakat dan media untuk memantau perkembangan resmi yang akan disampaikan oleh penyidik di Bareskrim Polri. "Perkembangan dapat diikuti oleh saudara yang beritakan ke publik, perkembangan masih berlangsung sampai sekarang," tutup Yusril, menegaskan bahwa transparansi informasi akan tetap dijaga selama proses hukum berlanjut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bongkar Kembali Kampung Ambon: 126 Personel Gabungan Tertibkan 5 Pria Positif Narkoba di Jakarta Barat

OJK Jatuhan Hukuman Berat: Denda Rp3,4 Miliar untuk Emiten ASLI dan Auditornya atas Skandal Laporan Keuangan

Strategi Karantina Impor Berbasis Risiko Kunci Pelindung Kedaulatan Pangan Nasional
