Megawati Desak Hukum Penyadapan Diperketat, Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka Kasus Ilegal
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Megawati Soekarnoputri secara tegas mendesak pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum terkait praktik penyadapan ilegal , menyusul terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto .
- Megawati menekankan bahwa pelaku penyadapan harus menghadapi konsekuensi hukum yang jauh lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi warga negara.
- Megawati juga mengungkap alasan personal di balik kehati-hatianya terhadap perangkat elektronik.
Megawati Soekarnoputri secara tegas mendesak pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum terkait praktik penyadapan ilegal, menyusul terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di hadapan kader PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, pada Senin (9/11), Ketua Umum PDIP ini mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa aksi tersebut mencerminkan hilangnya nilai perikemanusiaan sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Megawati menekankan bahwa pelaku penyadapan harus menghadapi konsekuensi hukum yang jauh lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi warga negara.
Megawati juga mengungkap alasan personal di balik kehati-hatianya terhadap perangkat elektronik. Ia mengaku sejak awal enggan memiliki ponsel karena menyadari potensi dirinya menjadi target penyadapan. "Nah saya bilang saya enggak mau punya hp. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh itu harus ada aturannya," ujar Megawati. Pernyataan ini menegaskan urgensi regulasi yang jelas mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan dan dalam kondisi hukum apa, mengingat praktik tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku.
Empat Jenderal Aktif Ditahan, Listyo Sigit Diberhentikan dari Jabatan
Kasus ini telah berujung pada tindakan tegas institusional. Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Para tersangka meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11). Saat ini, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Jejak Penyadapan Sejak 2025 dan Dampak Politik
Dugaan praktik penyadapan ilegal ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Selain Presiden, sejumlah tokoh politik dan publik lain juga mengaku menjadi korban, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman, dan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules. Terkait pergantian kepemimpinan Polri, Megawati menegaskan bahwa desakan penggantian Listyo Sigt sejak awal bukan didasari oleh pretensi pribadi, melainkan karena pertimbangan bahwa masa kepemimpinan tersebut telah habis. Kasus ini menandai salah satu skandal keamanan siber dan hukum paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang kini tengah diproses secara hukum untuk memastikan akuntabilitas pejabat negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bongkar Kembali Kampung Ambon: 126 Personel Gabungan Tertibkan 5 Pria Positif Narkoba di Jakarta Barat

OJK Jatuhan Hukuman Berat: Denda Rp3,4 Miliar untuk Emiten ASLI dan Auditornya atas Skandal Laporan Keuangan

Strategi Karantina Impor Berbasis Risiko Kunci Pelindung Kedaulatan Pangan Nasional
