DPR Desak Pelibatan Masyarakat Awasi TKA, 377 Dugaan Pelanggaran Terungkap di SMA/SMK

Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR RI, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperluas jangkauan pengawasan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Desakan ini muncul sebagai respons atas masih ditemukannya dugaan kecurangan yang dinilai mengancam integritas asesmen nasional tersebut. Ferdiansyah menegaskan bahwa keterlibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan TKA tahun ini masih dirasa kurang, baik dari segi partisipasi maupun transparansi informasi yang disampaikan kepada publik.

Menurut Ferdiansyah, pengawasan yang hanya mengandalkan penyelenggara internal tidak cukup efektif, terutama setelah terdeteksinya dugaan pelanggaran di sejumlah satuan pendidikan. Ia menekankan bahwa TKA harus berfungsi sebagai instrumen presisi untuk memetakan capaian pembelajaran, bukan sekadar sarana bagi siswa untuk mengejar nilai tinggi secara artifisial. Tanpa integritas yang terjaga, hasil asesmen akan gagal menggambarkan kemampuan sebenarnya peserta didik, yang pada akhirnya merusak akurasi data pendidikan nasional.

377 Dugaan Pelanggaran dan 14 Kasus Berat

Data resmi dari Kemendikdasmen mengungkap skala masalah yang signifikan. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan bahwa total 377 dugaan pelanggaran tercatat selama pelaksanaan TKA jenjang SMA/SMK/sederajat pada gelombang pertama dan kedua. Rincian temuan tersebut terdiri dari:

• 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama;
• 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua;
• 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang kini sedang didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

Kehadiran angka pelanggaran berat ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah untuk memperketat protokol keamanan dan integritas tes di masa mendatang.

Implikasi Jangka Panjang dan Evaluasi Berkelanjutan

Ferdiansyah mengingatkan bahwa praktik kecurangan membawa kerugian sistemik bagi siswa dan sekolah dalam jangka panjang. Ia berargumen bahwa meskipun kecurangan mungkin memberikan keuntungan sesaat berupa nilai tinggi, dampaknya akan terasa buruk dua hingga tiga tahun ke depan karena data pendidikan yang terdistorsi akan menghambat pemetaan kualitas pendidikan yang akurat. Meskipun penyelenggaraan TKA dinilai telah mengalami perbaikan dari sisi persiapan dan pelaksanaan dari tahun ke tahun, Ferdiansyah menegaskan bahwa temuan pelanggaran ini harus menjadi bahan evaluasi krusial. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan tercipta mekanisme kontrol sosial yang kuat sehingga pelaksanaan asesmen semakin berintegritas dan mencerminkan kompetensi riil peserta didik. Langkah ini sejalan dengan upaya penguatan karakter dan disiplin yang juga diinisiasi oleh aparat penegak hukum melalui program seperti Polisi Peduli Pendidikan.