Dorong Ekonomi Kreatif, Komisi VII DPR Minta Perizinan Konser dan Festival Dipercepat

Parlemen mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mereformasi sistem birokrasi perizinan acara seni dan budaya. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan urgensi penyederhanaan izin konser musik, festival, hingga pameran karya. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk membuka ruang pertunjukan yang lebih luas serta menciptakan lapangan kerja berbayar bagi pelaku industri kreatif di seluruh penjuru Indonesia.

Chusnunia menyoroti efek domino yang signifikan dari penyelenggaraan acara skala besar maupun kecil. Bukan hanya berdampak pada artis utama, namun juga menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal. "Di balik satu konser, ada musisi, teknisi suara, kru panggung, fotografer, sampai pedagang makanan yang ikut bekerja," jelas Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/1). Ia menambahkan, regularitas acara di berbagai daerah akan membuat distribusi peluang kerja dan usaha menjadi lebih merata.

Optimalisasi Agenda Nasional dan Sinergi Instansi

Sebagai landasan kebijakan, Kementerian Pariwisata telah mengkurasi 125 acara dari 38 provinsi ke dalam agenda Karismen Event Nusantara (KEN) 2026. Daftar ini menjadi rujukan utama untuk memperluas dukungan terhadap acara skala kecil dan menengah yang digerakkan komunitas secara sepanjang tahun. Namun, Chusnunia menekankan bahwa realisasi hal ini memerlukan koordinasi intensif antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata dengan Polri. Tujuan koordinasi ini adalah memastikan sistem perizinan menjadi transparan dan mudah diakses. Penyelenggara harus mendapatkan kepastian terkait daftar persyaratan, estimasi waktu proses, dan status pengajuan. Selain itu, panduan teknis seperti pengaturan kapasitas, jalur evakuasi, dan kesiapan layanan kesehatan perlu disesuaikan dengan skala dan risiko masing-masing acara.

Kewajiban Publikasi Aset Publik oleh Pemda

Di tingkat lokal, pemerintah daerah (pemda) diimbau mengambil peran aktif dalam mempercepat dukungan infrastruktur. Pemda wajib mempublikasikan daftar aset publik seperti gedung kesenian, lapangan, dan ruang publik yang siap digunakan, lengkap dengan informasi kapasitas, fasilitas, rincian biaya, serta tata cara pemesanannya. Sebagai inovasi layanan, pemda juga mengusulkan penunjukan satu kontak pendamping khusus untuk menjadi sarana konsultasi perizinan, lokasi, dan pengamanan bagi komunitas atau promotor.

Untuk agenda yang mendapat dukungan pemerintah, Chusnunia mengusulkan agar peluang tampil, bekerja, hingga berjualan diumumkan secara terbuka. Evaluasi pasca-acara menjadi komponen wajib untuk menilai keberhasilan kebijakan. "Yang ingin kami lihat setelah festival selesai adalah berapa banyak orang lokal yang mendapat pekerjaan berbayar, berapa UMKM yang bertambah penjualannya, dan apakah komunitas punya kesempatan untuk menggelar acara lagi," ujar Chusnunia. "Dari situ, kami bisa menilai mana yang perlu diperkuat."