Indonesia Dorong Kolaborasi Global Perkuat Tata Kelola Laut dan Berantas Penangkapan Ikan Ilegal

Indonesia secara resmi mendorong penguatan kerja sama regional dan global untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa kolaborasi internasional menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan kelautan global. Sikap ini dilantarkannya di hadapan ratusan perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah dalam ajang internasional di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok pada 6–8 November 2026.

Trenggono menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk memperkuat tata kelola laut sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance. Dalam forum tersebut, Indonesia tidak hanya fokus pada pemberantasan IUU Fishing, tetapi juga mendorong penguatan konservasi laut, pengembangan penelitian kelautan, serta pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Landasan Hukum dan Lima Pilar Kebijakan Ekonomi Biru

Dalam kesempatan yang sama, Trenggono menegaskan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tetap menjadi landasan utama dalam tata kelola laut internasional. Untuk mengimplementasikan visi ekonomi biru, pemerintah Indonesia memaparkan lima kebijakan utama yang menjadi prioritas strategis. Kebijakan tersebut meliputi:

• Perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada tahun 2045.
• Penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
• Pengembangan budi daya berkelanjutan.
• Penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
• Pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi di laut dan pelestarian ekosistem secara simultan.

Dukungan Implementasi Perjanjian BBNJ dan Konservasi Global

Trenggono juga menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) secara efektif, inklusif, dan berkeadilan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dan menyerahkan dokumen pengesahannya pada 10 Juni 2025 dalam rangkaian Konferensi Kelautan PBB (UNOC-3) di Nice, Prancis. Implementasi BBNJ dinilai krusial untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional.

Sebagai penutup, Trenggono mengajak seluruh negara peserta untuk memperkuat kerja sama, menjunjung tinggi hukum internasional, serta mengedepankan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Upaya kolektif ini dinilai sangat diperlukan untuk mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemerintah juga terus mempercepat proyek infrastruktur perikanan seperti Tambak Udang Raksasa di NTT guna mendukung ekonomi pesisir.