200.815 UMKM Jawa Tengah Sertifikasi Halal: Fondasi Baru Wisata Ramah Muslim dan Ekonomi Syariah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan kemajuan signifikan dalam penguatan ekosistem halal nasional dengan mengantongi capaian 200.815 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersertifikat halal. Pencapaian ini menjadi pilar strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim serta ekonomi syariah berkelanjutan di wilayah tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sertifikasi ini merupakan bagian dari program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.

Capaian tersebut diumumkan pada Sabtu (7/11) di sela acara Workshop Pengembangan Ekosistem Halal yang digelar di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (Balatkop UMKM) Provinsi Jawa Tengah. Taj Yasin menekankan bahwa dari total sekitar 4,2 juta UMKM yang tersebar di Jawa Tengah, potensi untuk mengembangkan produk halal masih sangat besar dan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemeriksa, dan pelaku usaha menjadi kunci utama untuk memastikan jaminan produk halal yang kredibel dan dapat diandalkan.

Kolaborasi Multi-Stakeholder dan Pengawasan Ketat

Untuk memastikan efektivitas program, Taj Yasin menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). "Kami membutuhkan semua stakeholder. Kami juga membutuhkan penyelia untuk pengawasan produk-produk halal yang sudah memiliki izin. Tentu, kami juga mengawal pelaku usaha yang belum mengantongi izin halal agar mendapatkan sertifikat halal," ujar Taj Yasin. Ia menambahkan bahwa pendampingan tidak boleh berhenti pada penerbitan dokumen, melainkan harus disertai dengan pemeriksaan berkala untuk menjaga konsistensi proses produksi sesuai ketentuan syariah.

Keterbukaan informasi juga menjadi prioritas agar masyarakat dapat memilih produk sesuai kebutuhan. Taj Yasin menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal bukan berarti membatasi produk non-halal, melainkan menciptakan kenyamanan melalui penyediaan fasilitas yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027 yang fokus pada penguatan pariwisata ramah muslim.

Integrasi Sertifikasi Halal dalam Destinasi Wisata

Dalam implementasi di sektor pariwisata, pemerintah daerah mendorong identifikasi kebutuhan wisatawan muslim secara spesifik. Destinasi wisata di Jawa Tengah diminta untuk menyediakan pusat kuliner atau kedai makanan bersertifikat halal di kawasan wisata, termasuk fasilitas pendukung di hotel serta destinasi wisata alam dan buatan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang inklusif dan nyaman bagi wisatawan muslim, baik lokal maupun mancanegara.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara Pemprov Jateng, BPJPH, LPH, dan LP3H Hidayatullah, Jawa Tengah diharapkan mampu mempercepat transformasi UMKM menjadi pelaku utama dalam ekonomi syariah. Strategi ini tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, sehingga daya saing UMKM serta sektor pariwisata daerah dapat tumbuh secara sustain.