Bahlil Lahadalia Sentil Politisi Senior: Tuduhan Penyadapan 'Abuleke', Minta Polri Usut Tuntas dalam 3x24 Jam

Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merespons keras isu sensitif yang mengaitkannya dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026), Bahlil secara terbuka menyentil politisi senior yang dianggap menyebarkan tuduhan tersebut tanpa dasar. Ia menegaskan bahwa klaim adanya rapat tiga jam sebelum penangkapan seorang jenderal oleh seorang ketua partai merupakan fitsnah yang harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar spekulasi. "Saya mau sampaikan, karena ini menuduh ketua umum partai, segera klarifikasi dan buktikan," tegas Bahlil sambil mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas informasi tersebut.

Menurut Bahlil, tuduhan yang menghubungkan dirinya dengan praktik penyadapan adalah hal yang tidak masuk akal dan berpotensi menciptakan persepsi tidak sehat di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa justru dirinya sendiri yang merupakan pihak yang disadap, sehingga logika bahwa ia bisa mengatur penyadapan terhadap Presiden sangat keliru. "Bagaimana mungkin saya bisa mengatur penyadapan kalau saya juga disadap?" tanyanya, mempertanyakan konsistensi dari narasi yang beredar. Bahlil menilai isu ini bukan hanya menyerang pribadi, tetapi juga mengganggu marwah Partai Golkar yang sedang dalam kondisi elektabilitas tinggi.

Dugaan Pertemuan dan Tuntutan Proses Hukum

Bahlil menyebut bahwa awalnya ia tidak memahami sosok yang dimaksud karena banyak ketua umum partai yang aktif, namun kemudian menyadari bahwa tuduhan tersebut secara spesifik mengarah kepadanya. Ia mengingatkan agar Partai Golkar tidak menjadi korban permainan politik melalui tuduhan yang tidak berdasar. Bahlil menegaskan kesiapannya untuk menerima konsekuensi hukum jika tuduhan tersebut terbukti, namun akan memproses secara hukum siapa pun yang menyebarkan informasi keliru jika ternyata tidak ada fakta. "Mereka mau membangun persepsi seolah-olah kita ada urusan dengan penyadapan. Jangan uji nyali kita," ujarnya, mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menuntut pertanggungjawaban atas setiap klaim.

Ia memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak-pihak yang menuduhnya untuk memberikan klarifikasi terbuka mengenai dugaan rapat tersebut. "Kalau memang ada rapat, buka saja. Saya tidak merasa datang. Saya kasih waktu, akan saya somasi orang-orang," kata Bahlil. Langkah ini diambil karena ia melihat tuduhan tersebut sebagai bentuk provokasi yang dapat melemahkan kekompakan internal partai. Bagi Bahlil, menjaga marwah partai dan kedudukan ketua umum dari tuduhan tanpa bukti adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi.

Sindiran 'Abuleke' dan Dampak Elektabilitas Golkar

Menyikapi kreativitas tuduhan yang dianggap sepele, Bahlil melontarkan sindiran keras dengan istilah "abuleke". Istilah berakar dari bahasa Maluku ini merujuk pada sifat munafik, bermuka dua, atau suka berbohong. "Ini asli ilmu abuleke, kreatif dikit," ejek Bahlil, menilai tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan bertujuan mencemarkan nama baik. Sindiran ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan narasi negatif yang merusak kepercayaan publik.

Di sisi lain, Bahlil menyinggung bahwa Partai Golkar saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja, dibuktikan oleh hasil survei terbaru.

• Elektabilitas Golkar telah mencapai dua digit, berkisar antara 10,5% hingga 13%.
• Isu penyadapan dianggap sebagai ujian terhadap soliditas internal partai.
• Bahlil menegaskan tidak akan mundur dalam menjaga marwah partai dari godaan politik praktis.

Dengan data elektabilitas yang menguat, Bahlil berharap publik dan media dapat membedakan antara fakta hukum dan spekulasi politik. Ia menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa setiap tuduhan harus ditimbang timbang berdasarkan bukti, bukan asumsi yang dapat memecah belah persatuan dalam pemerintahan.