Jokowi Sikapi Kasus Penyadapan Listyo Sigit dengan Kalimat Singkat, Polri Bentuk Timsus Usut Dugaan Makar

Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan respons singkat dan hati-hati ketika diwawancarai oleh media mengenai keterlibatannya dalam skandal penyadapan ilegal oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11), Jokowi menegaskan bahwa pihak-pihak terkait harus menghormati proses hukum yang berlaku. "Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada," ujar Jokowi, seraya menambahkan, "Kita bersama ikuti proses hukum yang ada," saat ditanya lebih dalam tentang dugaan makar di balik tindakan penyadapan tersebut. Hal ini sejalan dengan sikap menghormati proses hukum yang kerap ditunjukkan oleh institusi-institusi lain dalam menghadapi isu publik sensitif.

Keterkaitan Jokowi dengan kasus ini muncul karena ia sendiri yang melantik Listyo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Listyo kemudian ditangkap oleh polisi akibat dugaan tindak pidana melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Akibat temuan ini, Listyo yang terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan kini telah dicopot dari posisinya dan ditetapkan sebagai tersangka.

Ditetapkan Tersangka dan Pasal Berlapis Hukuman

Listyo Sigit Prabowo secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Terbaru, kepolisian juga menetapkan eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka, sebagaimana diumumkan dalam pengumuman resmi Bareskrim. Tindakan para tersangka tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga menjangkau sosok penting lain, seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Para pakar hukum bahkan memprediksi bahwa sosok ketum parpol besar berpotensi terseret dalam jaringan kasus penyadapan ilegal ini.

Aksi penyadapan ilegal ini memicu konsekuensi hukum berat melalui pasal berlapis, yang rinciannya sebagai berikut:

• Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP): Ancaman pidana penjara selama 10 tahun.
• Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP: Ancaman penjara selama 6 tahun.
• Pasal 31 ayat (1) UU ITE: Ancaman penjara selama 8 tahun.

Polri Bentuk Tim Khusus (Timsus) Usut Kasus

Untuk mengusut tuntas jaringan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan bahwa Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus (timsus). Langkah ini dinilai krusial untuk melacak jejak digital dan siapa saja di balik jaringan penyadapan yang melanggar privasi dan keamanan negara tersebut.

Respons Jokowi yang terukur dan seruan Polri untuk membentuk timsus menandai fase baru dari penanganan skandal keamanan ini. Proses hukum yang transparan akan menjadi penentu utama apakah kasus ini akan benar-benar diungkap hingga ke akar masalahnya, atau berhenti di tingkat para eksekutornya saja.