Bahlil Lahadalia Akui Disadap Eks Kapolri Listyo Sigit, Desak Polisi Usut Tuntas

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengaku menjadi korban penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Bahlil dalam pidato pelantikan DPD I Golkar Maluku pada Sabtu (7/11), sekaligus membantah narasi liar yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal tersebut bersama para terduga pelaku. Bahlil Lahadalia juga turut menyentil politisi senior terkait tuduhan tersebut.

Pengakuan Korban dan Penolakan Narasi Keterlibatan

Dalam keterangannya, Bahlil menegaskan bahwa aktivitas komunikasinya siang dan malam terpantau oleh pihak penyadap. "Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya... Yang saya takut itu bukan di telepon siangnya, malamnya itu saya takut gitu," ujar Bahlil. Ia menolak keras tuduhan bahwa dirinya hadir dalam rapat dengan para jenderal sebelum penangkapan mereka terjadi. Menurut Bahlil, penyebaran isu tersebut merupakan tindakan pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasi secara kebablasan untuk menjatuhkan reputasinya. Pakar dari Unpad bahkan mengungkap potensi sosok ketua umum parpol besar lainnya bisa terseret dalam kasus penyadapan ilegal ini.

• Bahlil mendesak penyebar isu segera melakukan klarifikasi publik.
• Ia meminta aparat keamanan mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum internal.
• Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dalam kasus ini.

Respons Aparat dan Status Tersangka Listyo Sigit

Sikap tegas Bahlil ini muncul seiring dengan perkembangan penyelidikan Mabes Polri terkait jaringan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan resmi, penyadapan ini diduga dimotori oleh Listyo Sigit Prabowo beserta koleganya di tubuh kepolisian. Saat ini, Mabes Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, dengan Listyo Sigit sebagai salah satu nama utama yang dijerat pasal pidana. Polri membentuk timsus khusus untuk mengusut dugaan makar terkait kasus ini.

Bahlil menekankan pentingnya transparansi proses hukum. "Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," tegasnya. Dengan pengakuan ini, posisi politik Bahlil sebagai Ketua Umum partai besar semakin kompleks, namun ia memastikan partainya berdiri di sisi hukum demi membersihkan institusi dari praktik pengawasan ilegal yang mencederai kedaulatan informasi pejabat negara.