Pakar Unpad Ungkap Potensi Sosok Ketum Parpol Besar Terseret Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, memprediksi daftar tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi bertambah signifikan, termasuk dari unsur sipil di luar institusi kepolisian. Muradi menilai ada indikasi kuat bahwa kasus ini merembet ke ranah politik, di mana sosok Ketua Umum sebuah partai politik besar diduga terlibat dalam diskusi terkait operasi tersebut. Meskipun posisi sipil tidak secara teknis menjalankan operasi, keterlibatan dalam diskusi dinilai cukup untuk menyeret mereka jika bukti aliran data berhasil dibuktikan oleh Kabareskrim.

Menurut Muradi, sosok yang dimaksud berasal dari partai politik yang sudah lama berdiri. Ia menduga individu tersebut hadir dalam rapat strategis sebelum proses penghapusan informasi hasil penyadapan. Bahkan, ia menyinggung kemungkinan adanya campur tangan Presiden ke-7, Joko Widodo, ketika sosok tersebut terpilih menjadi ketua umum partai tersebut, yang menambah kompleksitas latar belakang politiknya.

Potensi Tambahan Tersangka dari Internal Polri dan Unsur Politik

Muradi menjelaskan ada dua jalur pengembangan tersangka. Pertama, dari internal Polri yang melibatkan empat orang secara teknis, dengan potensi tambahan dari operator lapangan hingga level Kombes atau bintang satu. Kedua, dari unsur politik di luar kepolisian. Syarat utama penyidik adalah membuktikan adanya aliran informasi hasil penyadapan yang digunakan untuk kepentingan tertentu, bahkan yang mengarah pada potensi makar. Tanpa bukti aliran data yang jelas, klaim keterlibatan politik tidak dapat dipaksakan secara hukum.

"Kalau di politik ada dua peran, pertama sebagai bagian dari grup diskusi dan kedua menjalankan fungsi teknis," ujar Muradi. Ia memberikan contoh penggunaan data untuk menyerang presiden melalui buzzer atau gerakan politik lain. Jika terbukti ada operasi politik yang memanfaatkan data penyadapan, pihak di luar Polri dapat diproses hukum. Namun, jika tidak ditemukan keterlibatan langsung, kasus ini tetap melahirkan 'eksek politik' yang signifikan.

Ekses Politik: Potensi Reshuffle Kabinet Berdasarkan Lapisan Afiliasi

Muradi membedakan antara 'keterlibatan politik' (langsung) dan 'eksek politik' (akibat dari afiliasi). Ekses politik bisa berupa evaluasi atau perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo terhadap figur yang dianggap memiliki hubungan dengan pihak terseret kasus. Ia mengidentifikasi tiga lapisan relasi politik yang perlu diperhatikan oleh penyidik dan eksekutif:

• Layer 1: Pihak yang terafiliasi langsung dengan Presiden Jokowi sebelumnya, seperti Partai PSI dan relawannya. Contoh konkret yang disebut adalah Menteri Kehutanan yang juga menjabat Sekjen PSI, yang berpotensi dipertimbangkan untuk diganti.
• Layer 2: Partai politik pengusung Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, seperti Partai Golkar dan PAN. Ekses politiknya bisa berupa penggantian Ketua Umum atau pengurangan peran partai tersebut.
• Layer 3: Figur profesional individu yang mendapat dukungan atau di-*endorse* oleh Jokowi atau kelompok Solo.

"Kalau ekses politik ya bisa jadi nanti presiden mempertimbangkan untuk mencopot orang-orang yang dianggap punya afiliasi dengan pimpinan Sigit dan Solo," pungkas Muradi. Ia menegaskan bahwa pembuktian aliran informasi adalah kunci untuk menentukan apakah ini sekadar riak politik atau keterlibatan langsung dalam operasi ilegal yang dapat memproses hukum para pelakunya.