Ribka Haluk Dorong Sinergi DPD-Pemerintah untuk Percepat Pemerataan Fiskal Menuju Indonesia Emas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan vitalitas kolaborasi strategis antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pemerintah pusat dalam menerjemahkan aspirasi daerah menjadi kebijakan nyata. Penegasan ini disampaikan dalam acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara yang digelar di Jakarta pada Kamis (5/11). Menurut Ribka, sinergi lintas lembaga ini menjadi kunci agar regulasi yang lahir dari DPD tidak hanya berhenti di tataran legalitas, tetapi benar-benar berdampak positif terhadap pelayanan publik dan pembangunan di akar rumput.

Ia menegaskan bahwa keberadaan DPD sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan legislasi merupakan fondasi penting dalam sistem tata kelola negara sejak kemerdekaan. “Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali,” ujar Ribka saat memberikan keterangannya di Jakarta pada Jumat, seusai menghadiri acara tersebut. Pernyataan ini merefleksikan ekspektasi tinggi pemerintah terhadap peran pengawasan dan legislasi yang harus dilakukan DPD agar selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat di berbagai wilayah.

Menjembatani Kesenjangan Fiskal dan Efektivitas Regulasi

Ribka Haluk menyoroti urgensi pengawalan pelaksanaan regulasi di daerah sebagai kelanjutan logis dari proses legislasi. Ia mengingatkan bahwa terdapat disparitas signifikan dalam kapasitas fiskal antar-daerah; ada wilayah dengan anggaran yang kuat, namun ada pula yang masih lemah. “Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah,” jelasnya. Berdasarkan data pemetaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia mendorong intervensi pemerintah yang terarah pada program-program prorakyat di wilayah-wilayah dengan kapasitas fiskal rendah guna memastikan pemerataan manfaat pembangunan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Wamendagri menambahkan bahwa diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antar-kementerian dan lembaga. Tanpa sinergi yang solid, upaya dukungan pemerintah terhadap daerah dapat menjadi tidak terarah. Dengan memanfaatkan data peta kapasitas fiskal daerah, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah prioritas yang membutuhkan perhatian ekstra, sehingga tujuan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui pemerataan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi Strategis bagi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kebijakan ini membawa implikasi mendalam bagi tata kelola pemerintahan daerah, di mana peran DPD tidak lagi dipersepsikan sekadar sebagai representasi wilayah, melainkan sebagai pengawas aktif efektivitas kebijakan. Langkah maju ini menuntut adanya mekanisme evaluasi implementasi regulasi yang ketat untuk memastikan regulasi menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Sinergi yang dibangun diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah secara sistematis.