Dorong Wajar 13 Tahun, Kemendikdasmen Targetkan 14 Ribu Desa Miliki TK dan Gelontorkan Rp10,9 Triliun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan 14.000 desa yang belum memiliki Taman Kanak-kanak (TK) dapat terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga akhir 2026. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, di mana Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan urgensi pemerataan akses pendidikan sejak usia dini sebagai fondasi utama kelanjutan jenjang pendidikan berikutnya.

Mu'ti mengungkapkan bahwa meskipun wilayah seperti Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat telah memiliki cakupan yang cukup baik dengan beberapa TK dalam satu desa, masih terdapat kesenjangan signifikan di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Data internal kementerian mencatat masih ada 14.000 desa yang sama sekali belum memiliki fasilitas TK, sehingga perluasan layanan menjadi prioritas utama untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar sejak dini.

Revitalisasi Fasilitas dan Transparansi Anggaran

Untuk mengatasi masalah infrastruktur, Kemendikdasmen memperkuat Program Revitalisasi Satuan PAUD guna memperbaiki fasilitas yang rusak. Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), merinci bahwa sasaran program revitalisasi pada 2026 mencapai 19.940 satuan pendidikan. Rincian alokasi program tersebut meliputi:

• 3.865 satuan pendidikan melalui jalur reguler.
• 16.075 satuan pendidikan melalui Alokasi Biaya Tambahan (ABT).
• Total nilai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 17.267 sekolah PAUD mencapai Rp10,9 triliun.

Gogot menekankan bahwa penggunaan dana revitalisasi harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Pengelola satuan pendidikan diminta melaporkan secara terbuka kendala pelaksanaan, termasuk dampak bencana alam, agar pertanggungjawaban anggaran tetap berjalan sesuai aturan. Program ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah mengingat sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Metode Belajar Sambil Bermain dan Bantuan Guru

Selain infrastruktur, kualitas pembelajaran juga menjadi fokus. Abdul Mu'ti mengingatkan bahwa perluasan akses harus diiringi dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai tahap perkembangan anak, yaitu belajar sambil bermain. Ia melarang pendidik membebani anak usia dini dengan tuntutan akademis yang kaku atau kegiatan seremonial yang tidak relevan, dengan menegaskan, "Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan."

Dukungan pemerintah juga meluas ke aspek kesejahteraan guru dan murid. Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun bagi murid TK, dengan prioritas 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar. Di sisi lain, Kemendikdasmen memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru TK yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang telah menjangkau 12.500 guru pada 2026 dengan dukungan beasiswa Rp3 juta per semester.