Komisi VII DPR RI Dorong Sumsel Tampil di Pasar Global Lewat Penguatan Industri Pangan

Komisi VII DPR RI resmi mendorong penguatan ekosistem industri di Sumatera Selatan agar mampu menembus pasar global dengan fokus pada kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha dalam negeri. Langkah strategis ini diinisiasi setelah Lamhot Sinaga, Ketua Tim Komisi VII DPR RI, melakukan kunjungan kerja langsung ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di Palembang untuk mengevaluasi daya saing industri nasional di tengah dinamika pasar internasional.

Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi langsung proses produksi yang telah menjadikan Indonesia, khususnya lewat produk Indofood, sebagai pemain kunci di pasar dunia. Keberhasilan perusahaan masuk ke segmen Eropa dan Timur Tengah dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan industri yang inovatif dan berkelanjutan. Bagi legislator, ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan upaya nyata untuk memastikan bahwa aspirasi industri pangan dapat didengar dan direspons melalui kerangka regulasi yang tepat.

Menjawab Isu Keamanan dan Menjamin Rantai Pasok

Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah menanggapi isu negatif yang beredar mengenai produk mi instan Indofood. Lamhot Sinaga menegaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari pengukusan, penggorengan, hingga pengemasan, dilakukan secara higienis dan ketat sesuai standar keamanan pangan yang ditetapkan. "Isu tersebut dinilai tidak benar," tegasnya, sekaligus meluruskan miskonsepsi publik. Selain aspek keamanan, diskusi juga terfokus pada tantangan rantai pasok. Komisi VII mencatat bahwa jaminan ketersediaan bahan baku, terutama gula, menjadi prioritas utama agar keberlanjutan produksi pangan nasional tetap terjaga dari hulu ke hilir.

Aspirasi yang disampaikan oleh manajemen Indofood dinilai mewakili kepentingan industri pangan secara umum di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk meneruskan masukan tersebut ke dalam formulasi kebijakan yang lebih responsif. Hal ini meliputi penguatan regulasi sektor industri pangan yang mampu melindungi pelaku usaha domestik dari fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku di pasar global.

Transisi Energi Bersih dan Implikasi Kebijakan

Di sisi lain, Komisi VII turut menginisiasi langkah transisi menuju praktik industri yang lebih ramah lingkungan. Didorong oleh komitmen global terhadap keberlanjutan, lembaga legislatif ini menyerukan agar pelaku industri di Sumsel beralih ke penggunaan energi bersih. Hingga saat ini, masih terdapat perusahaan yang mengandalkan batu bara sebagai bahan bakar utama, sebuah kondisi yang dinilai harus segera diubah untuk menekan jejak karbon industri.

Dengan menggabungkan penguatan rantai pasok, pemastian standar higienitas, dan transisi energi bersih, Komisi VII berharap dapat menciptakan fondasi yang solid bagi industri Sumsel untuk bersaing secara global. Kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk yang memiliki nilai tambah tinggi di pasar internasional.