KAI Resmi Batalkan Impor KRL Bekas Jepang, Prioritaskan Pemesanan 23 Trainset ke Industri Dalam Negeri

PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara resmi membatalkan rencana importasi Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang demi memperkuat kemandirian manufaktur kereta api nasional. Keputusan strategis ini diumumkan langsung oleh Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI, saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Bobby menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan armada KRI ke depan akan dipenuhi secara eksklusif dari dalam negeri guna menjamin keberlanjutan suplai dan perawatan aset.

Dalam pernyataan tersebut, Bobby menekankan komitmen KAI untuk wajib mendukung ekosistem industri dalam negeri. Ia menjelaskan bahwa mayoritas pesanan akan diberikan kepada PT Industri Kereta Api (INKA), namun tidak menutup peluang bagi perusahaan manufaktur asing untuk terlibat melalui skema kerja sama produksi lokal. Hal ini menandakan pergeseran paradigma KAI dari pengemudi teknologi impor menjadi pendorong industri manufaktur kereta api nasional.

Komitmen Penuhi 23 Trainset dalam 2-3 Tahun

Untuk memenuhi target operasional, Bobby merinci bahwa total kebutuhan saat ini mencapai 23 trainset. Di antara angka tersebut, terdapat 8 trainset yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan harus segera direalisasikan. Untuk mengatasi backlog tersebut, KAI menargetkan percepatan produksi dan pengadaan seluruh armada baru ini dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun ke depan.

Dampak Strategis bagi Industri Perkeretaapian Nasional

Keputusan ini membawa implikasi signifikan bagi rantai pasok industri otomotif dan logistik Indonesia. Dengan mewajibkan kolaborasi antara pemain lokal dan global, investasi asing didorong untuk transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas angkut penumpang, tetapi juga memastikan bahwa aspek pemeliharaan dan rantai pasok suku cadang dapat dikendalikan secara lebih efisien dan terintegrasi dengan standar industri nasional.