Gelombang Protes Prancis Memuncak: 70.000 Polisi Dikerahkan Jelang Unjuk Rasa Ratusan Ribu Orang

Francis tengah menghadapi krisis sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir seiring rencana demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu orang di berbagai kota. Aksi ini terjadi di tengah mogok kerja nasional yang mengguncang sektor publik, sementara pemerintah mengerahkan 70.000 personel polisi untuk mengamankan jalanan. Bentrokan kecil antara pelajar dan aparat di sebuah sekolah menengah pada Kamis pagi (5/11/2026) menjadi awal dari eskalasi ketegangan yang mendominasi agenda politik Prancis, lima bulan menjelang pemilihan presiden.

Mobilisasi massa ini dipicu oleh gelombang protes terkait kenaikan biaya hidup, kualitas pelayanan publik, dan sektor pendidikan. Serikat pekerja besar seperti Konfederasi Umum Buruh (CGT) dan kelompok mahasiswa menjadi motor penggerak utama. Ketidakpuasan publik memuncak setelah insiden kerusuhan dan penjarahan pada 17 Oktober yang mengejutkan aparat keamanan, meninggalkan kerusakan pada sejumlah toko dan bangunan publik serta memicu kritik pedas terhadap penanganan krisis oleh Presiden Emmanuel Macron.

Dampak Sistemik: Dari Blokade Pelajar Hingga Gangguan Transportasi Nasional

Aksi protes tidak hanya berpusat di jalanan, tetapi juga merambat ke institusi pendidikan dan infrastruktur vital. Di sekitar Sekolah Menengah Helene Boucher dekat Paris, aksi blokade oleh pelajar yang memblokir jalan menggunakan tempat sampah mendapat dukungan langsung dari orang tua murid. Julie Souman, salah satu orang tua, menegaskan partisipasinya untuk memastikan para siswa dapat menyampaikan aspirasi dalam kondisi yang aman. Pesan yang tertera pada papan demonstran, "Pajaki orang kaya, bukan masa depan kami", mencerminkan sentimen ekonomi yang membara di kalangan generasi muda.

Implikasi dari gelombang mogok kerja ini dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kementerian Pendidikan memperkirakan sekitar 17,5% guru sekolah dasar negeri akan ikut serta dalam aksi mogok. Selain itu, layanan transportasi publik terganggu parah; serikat pekerja memperingatkan potensi disrupsi pada layanan kereta api, yang terbukti dengan dibatalkannya setengah dari total perjalanan kereta TER di wilayah utara Prancis. Insiden penahanan sejumlah demonstran oleh polisi saat aksi blokade berlangsung menunjukkan keseriusan aparat dalam mengendalikan situasi yang semakin rumit.

Respons Pemerintah dan Proyeksi Keamanan Nasional

Menyadari skala ancaman keamanan, otoritas Prancis mengambil langkah antisipatif dengan pengerahan massa personel. Badan intelijen dalam negeri memperkirakan antara 500.000 hingga 700.000 orang akan mengikuti aksi unjuk rasa di luar Paris, sebuah angka yang menyakinkan skala besar dari ketidakpuasan masyarakat. Pengerahan 70.000 polisi di seluruh negeri merupakan upaya untuk meredam potensi konflik fisik yang lebih besar.

Situasi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron yang sudah berminggu-minggu digerogoti gejolak sosial. Jika ketegangan tidak dapat diredam, risiko eskalasi menjadi kerusuhan sipil yang lebih luas semakin tinggi. Dengan berbagai elemen dari pelajar, buruh, hingga guru yang terkoordinasi dalam aksi mogok dan blokade, Prancis kini berdiri di persimpangan jalan antara stabilitas nasional dan kekacauan sosial di ambang masa pemilu krusial.