Gapki Kecam Potensi Beban Ganda Ekspor Sawit Lewat DSI, Minta Aturan Fee Dilonggakan

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan besaran biaya layanan ekspor strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menegaskan bahwa mekanisme ekspor satu pintu ini tidak boleh menambah beban baru bagi industri sawit yang sudah terbebani berbagai pungutan wajib saat ini. Pernyataan tersebut dilontarkan Eddy saat berada di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (14/3) sebagai respons terhadap pembentukan skema regulasi ekspor sumber daya alam strategis yang melibatkan DSI.

Kekhawatiran Gapki berakar pada fakta bahwa para eksportir CPO (Crude Palm Oil) saat ini sudah menanggung kewajiban finansial yang cukup besar, termasuk pungutan ekspor (PE), bea keluar, serta pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Eddy memperkirakan, masuknya variabel biaya layanan dari DSI berpotensi mempersempit margin keuntungan eksportir secara signifikan. "Jangan sampai terlalu besar, yang justru nanti CPO dalam negeri akan tertekan," ujarnya, mengisyaratkan dampaknya akan merambat langsung pada harga komoditas domestik. Terkait dinamika ekonomi nasional yang memengaruhi nilai tukar dan pasar modal, publik juga memantau bagaimana kinerja IHSG dan posisi Rupiah di tengah ketegangan geopolitik.

Prioritas Teknis: Logistik, Kualitas, dan Fleksibilitas Regulasi

Lebih dari sekadar urusan finansial, Eddy Martono menggarisbawahi urgensi teknis dalam distribusi komoditas sawit. Minyak sawit memiliki karakteristik fisik yang unik karena tidak bisa disimpan terlalu lama dalam tangki penyimpanan perkebunan yang terbatasnya kapasitasnya. CPO memerlukan pemanasan khusus untuk menjaga kualitas; penundaan dalam mekanisme ekspor berisiko menurunkan mutu produk. Oleh sebab itu, Gapki mendorong pemerintah agar proses verifikasi dan ekspor DSI berjalan mulus tanpa menghambat logistik ekspor. Sejauh ini, Gapki belum mengusulkan angka spesifik untuk biaya layanan, namun terus mengawal agar kebijakan itu tidak menjadi "tulang punggung" berat bagi pelaku usaha kecil maupun petani.

Respons Danantara: Bukan Broker, Fokus pada Kepastian Hukum

Menanggapi kerisauan asosiasi, Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, sebelumnya meluruskan miskonsepsi di lapangan. Dia menegaskan bahwa DSI bukan perantara jual beli atau broker yang mengambil margin perdagangan. "DSI akan mengenakan biaya layanan atas jasa yang diberikan, termasuk pemeriksaan dan verifikasi ekspor," terang Dony. Dia mengklaim, mekanisme ini justru memberikan kepastian hukum karena seluruh komoditas diverifikasi dari sisi harga dan volume sebelum dikirim. Kepastian ini dianggap sebagai pondasi utama untuk menjaga integritas data ekspor strategis Indonesia.