Buleleng Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Melalui Penguatan Konektivitas dan Hilirisasi

Kabupaten Buleleng, Bali, mengidentifikasi penguatan konektivitas dan hilirisasi sektor unggulan sebagai prasyarat mutlak untuk mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Dewata. Putu Ayu Reika Nurhaeni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, menegaskan bahwa tantangan utama ekonomi Bali saat ini adalah konsentrasi aktivitas yang masih terpusat di wilayah selatan, sehingga pengembangan Bali Utara menjadi bagian integral dari strategi penguatan ekonomi provinsi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi ketimpangan struktural ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggelar forum diskusi Balinomics di Singaraja. Forum ini dirancang sebagai katalis sinergi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kepala Perwakilan BI Bali, Achris Sarwani, menekankan pentingnya penciptaan nilai tambah dari komoditas unggulan daerah, khususnya di Bali Utara, sebagai langkah strategis untuk memperluas lapangan kerja dan mendistribusikan manfaat pembangunan ke seluruh wilayah.

Kesenjangan Ekonomi dan Potensi Hilirisasi

Data menunjukkan dominasi ekonomi di Bali Selatan yang sangat signifikan. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari kawasan Sarbagia (Denpasar, Badung, dan Gianyar) mencapai 58 persen terhadap total PDRB Bali. Selain itu, realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di tiga kabupaten tersebut, mencapai Rp30,49 triliun atau menguasai pangsa 81,64 persen sepanjang 2026. Di sisi lain, pengusaha Alisjahbana Haliman menyoroti potensi besar komoditas lokal seperti kopi, rumput laut, dan anggur yang dibutuhkan pasar domestik maupun internasional. Namun, ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah utama masih terletak pada penguatan rantai nilai, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan pasokan, hingga perluasan pasar untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan, hortikultura, dan perikanan khas Buleleng.

Infrastruktur Konektivitas dan Rencana Trem Listrik

Salah satu kunci pemerataan adalah pembenahan konektivitas antardaerah. Saat ini, jalur short cut Bali Selatan-Utara telah tersambung di beberapa titik, dengan sisanya masih dalam proses pengerjaan. Namun, implementasi sistem transportasi massal masih menjadi tantangan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 20 ayat 2, direncanakan adanya sistem jaringan kereta api yang mencakup kawasan perkotaan Sarbagia, koridor Bali Utara-Selatan, dan jalur melingkar. Sebagai langkah konkret, pada 1 September 2026, Pemprov Bali, Pemkab Badung, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menandatangani kerja sama pembangunan trem listrik berbasis baterai. Proyek ini direncanakan menghubungkan rute Bandara Ngurah Rai-Canggu di Bali Selatan dengan estimasi anggaran mencapai Rp2 triliun, menandai awal baru dalam mobilitas dan konektivitas pariwisata premium di Bali.