BP MPR Dalami Desain Desentralisasi Asimetris dan Mekanisme Hibrida Pemilihan Kepala Daerah

Badan Pengkajian (BP) MPR RI mengambil langkah strategis dengan menelaah komprehensif desain dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka UUD NRI 1945 melalui forum diskusi terpumpun (FGD) di Solo, Jawa Tengah. Forum ini difokuskan untuk mendalami konsep desentralisasi asimetris serta sistem demokrasi lokal guna memastikan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap tantangan klasik dalam pemerintahan daerah, mulai dari tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga polarisasi masyarakat yang kian melintir proses demokrasi di akar rumput.

Wakil Ketua BP MPR RI, Hindun Anisah, menegaskan bahwa desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperjelas kerangka konseptual terkait parameter pemberian otonomi, pembagian kewenangan, hingga hubungan fiskal antara pusat dan daerah. FGD ini menjadi wadah untuk mengkaji apakah perbaikan sistem cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi atau justru membutuhkan penyesuaian fundamental pada tingkat konstitusi.

Arus Pemikiran Akademik dan Parameter Desentralisasi

Dalam pemaparannya, Emmy Latifah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), menekankan bahwa prinsip negara kesatuan tidak menuntut keseragaman tata pemerintahan. Ia merujuk keberhasilan penerapan otonomi khusus di Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua. Emmy mengajukan lima parameter utama desentralisasi asimetris, yaitu justifikasi historis-konstitusional, kebutuhan fungsional, kapasitas kelembagaan, kesesuaian kewenangan-fiskal, serta perlindungan kepentingan nasional. Menurutnya, perubahan konstitusional harus menjadi opsi terakhir; fokus utama seharusnya adalah diagnosis yang tepat untuk menghasilkan instrumen kebijakan yang efektif.

• Justifikasi Historis dan Konstitusional: Dasar hukum dan sejarah pembentukan wilayah.
• Kebutuhan Fungsional Pemerintahan: Karakteristik layanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
• Kapasitas Kelembagaan Daerah: Kesiapan birokrasi dan sumber daya manusia lokal.
• Kesesuaian Kewenangan dan Fiskal: Seimbangnya beban tugas dengan sumber pendapatan daerah.

Usulan Mekanisme Hibrida Pemilihan Kepala Daerah

Dari sisi hukum tata negara, Agus Riwanto mengusulkan konsep "Pilkada Asimetris" untuk menekan biaya politik dan memutus rantai politik balas budi. Ia mengajukan tiga model pengisian jabatan kepala daerah berdasarkan kondisi objektif wilayah, yang dinilai cukup diimplementasikan melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tanpa mengamandemen UUD 1945. Model pertama, Pilkada Langsung, ditujukan untuk daerah dengan IPM, SDM, dan PAD tinggi seperti Jawa dan Bali. Model kedua, Pilkada via DPRD, diterapkan untuk daerah berindikator sedang seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Model ketiga, Pengangkatan oleh Pemerintah Pusat, khusus diperuntukkan bagi daerah dengan indikator rendah dan ketergantungan transfer pusat tinggi, seperti NTB, NTT, Maluku, dan Papua.

Gabriel Lele, Dekan FISIPOL UGM, menilai bahwa Pasal 18A dan 18B UUD 1945 sudah memberikan landasan yang cukup namun perlu diperkuat. Ia merujuk pada sistem kluster di Makedonia sebagai contoh ideal penggradasi otonomi daerah. Diskusi ini dihadiri pula oleh anggota BP MPR dari berbagai fraksi, menandai komitmen lembaga dalam merumuskan arsitektur baru tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.