Sultan Bachtiar Najamudin: Eksistensi DPD Bukan Hitung Sikap, Tapi Perubahan Nyata di Masyarakat

Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menegaskan bahwa legitimasi lembaga legislatif tersebut harus diukur dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah, bukan sekadar aktivitas formal di ruang sidang. Pernyataan tegas itu disampaikannya dalam acara Senator Manyapa 2026 yang digelar di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada Rabu (5/11). Sultan menekankan bahwa politik representasi tidak boleh berhenti pada penyerapan aspirasi atau kunjungan kerja ke bawah, melainkan harus berujung pada peningkatan taraf hidup publik setelah suara mereka diperjuangkan.

Menurut Sultan, ukuran keberadaan DPD bukan ditentukan oleh kuantitas kehadiran di parlemen. "Ukurannya adalah kehidupan masyarakat lebih baik setelah suara mereka diperjuangkan?" ujar Sultan. Ia menyadari adanya skeptisisme publik terhadap efektivitas kewenangan DPD saat ini. Sebagai respons atas hal tersebut, ia menolak menjawab kritik dengan retorika berlebih. Baginya, kehormatan lembaga dibangun melalui ketajaman argumentasi, kekuatan data, keberanian memperjuangkan kepentingan daerah, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas sektoral.

Jejak Tindak Lanjut Aspirasi sebagai Standar Baru Akuntabilitas

Untuk membuktikan komitmen tersebut, Sultan merinci capaian kinerja DPD dalam setahun terakhir. Lembaga ini berhasil mengumpulkan 13.519 aspirasi dari masyarakat yang seluruhnya ditindaklanjuti. Namun, angka tersebut bagi Sultan belum dianggap sempurna. "Aspirasi harus memiliki jejak tindak lanjut," tegasnya. Artinya, setiap masukan dari konstituen tidak boleh berhenti sebagai data mentah, tetapi harus terukur dampaknya. Oleh karena itu, DPD pada periode kepemimpinan Sultan berkomitmen penuh untuk menghadirkan parlemen yang benar-benar representatif dan terbuka terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Menjawab Pesimisme Publik dengan Kerja Nyata

Komitmen ini menjadi penanda pergeseran paradigma dalam pengawasan DPD terhadap daerah. Dengan menempatkan data dan kolaborasi sebagai senjata utama, Sultan berharap citra DPD akan kembali diperkuat di mata publik yang mungkin masih merasa kewenangan lembaga tersebut terbatas. Langkah ini juga menantang seluruh senator untuk bekerja lebih analitis dan berbasis bukti. Dengan adanya standar akuntabilitas yang jelas terkait jejak tindak lanjut, DPD berusaha membuktikan bahwa keberadaannya relevan untuk masa depan demokrasi daerah Indonesia.