Media Asing Sorot Skandal Penyadapan Prabowo, 20.980 Pasukan Dikerahkan ke Jakarta

Pekan ini menjadi momen krusial dalam stabilitas keamanan nasional Indonesia setelah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini berstatus tersangka, terungkap melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Insiden ini memicu reaksi global yang signifikan, ditandai dengan pengangkatan ribuan personel militer ke ibu kota. Media internasional seperti Reuters, Deutsche Welle, dan Kyodo News memfokuskan liputan mereka pada dampak keamanan dari skandal politik tersebut, bukan hanya pada aspek hukumnya semata.

Pemecatan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) secara tidak hormat terjadi segera setelah penahanannya. Situasi semakin tegang dengan pengerahan kekuatan darat dan laut yang jarang terjadi di Jakarta, menciptakan narasi keamanan negara yang menjadi sorotan utama bagi para pengamat internasional.

Mobilisasi Pasukan dan Sorotan Media Global

Kyodo News dari Jepang mencatat detail logistik pengerahan pasukan ini. Sejak Senin, sebanyak 20.980 personel telah tiba dan bersiaga di Jakarta, mencakup unit marinir serta angkatan laut dari Pulau Jawa dan Provinsi Lampung. Wakil Laksamana Yayan Sofiyan menambahkan bahwa terdapat cadangan 13.140 personel lainnya yang siap diturunkan jika diperlukan. Di sisi lain, Deutsche Welle menyoroti skala masif mobilisasi 20.000 tentara ini, yang menurut militer Indonesia merupakan prosedur normal kesiapsiagaan, meski tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan skandal penyadapan.

• Reuters: Menghubungkan pemecatan Listyo Sigit dengan keretakan hubungan Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
• Deutsche Welle: Fokus pada mobilisasi 20.000 pasukan ke Jakarta pasca-penahanan tiga jenderal senior Polri.
• Kyodo News: Memetakan jangkauan pasukan yang mencakup marinir dan angkatan laut, serta potensi hukuman pidana.

Pandangan Hukum dan Politisi Nasional

Di dalam negeri, skandal ini menimbulkan perdebatan hukum yang dalam. Kriminolog UI Adrianus Meliala menduga penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara, melainkan pihak lain. Senator Yusril Ihza Mahendra bahkan mengindikasikan adanya unsur makar berdasarkan Pasal 191 dan 193 KUHP. Sementara itu, Benny K Harman dari Komisi III DPR menilai kasus ini sebagai "penyadapan politik" dengan motif kekuasaan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 10 tahun terkait intersepsi ilegal komunikasi elektronik nonpublik.