Mitra Dapur MBG Desak BGN Perjelas Aturan Kendaraan Distribusi dan Biaya Operasional di Daerah 3T

Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan kejelasan dan masa transisi terkait perubahan aturan yang mewajibkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan kendaraan distribusi sendiri. Sekretaris Jenderal APGI3T, Gardian Muhammad, menegaskan bahwa isu utama bukanlah kepemilikan kendaraan, melainkan kepastian investasi dan konsistensi kebijakan yang berdampak pada perencanaan finansial mitra. Gardian menjelaskan bahwa skema sebelumnya mengizinkan mekanisme sewa dengan pembiayaan tersendiri, sehingga perubahan mendadak ini berpotensi menambah beban modal kerja bagi penyelenggara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (4/11), Gardian membeberkan rincian dampak finansial yang ditakutkan para mitra. Jika kewajiban kepemilikan kendaraan diterapkan, mitra harus menanggung biaya pembelian, perawatan, pajak, asuransi, hingga penyusutan aset. Faktor-faktor ini secara langsung memengaruhi arus kas (cash flow) dan keberlangsungan operasional dapur. "Kekecewaan mitra bukan semata-mata karena berkurangnya potensi keuntungan, tetapi pada persoalan kepastian dan konsistensi kebijakan," tegas Gardian. Oleh karena itu, APGI3T membuka opsi fleksibilitas skema, baik melalui sewa, kepemilikan, maupun kerja sama dengan penyedia transportasi lokal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Tantangan Finansial di Wilayah 3T dan Kebutuhan Special Treatment

Persoalan krusial muncul pada implementasi program di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Gardian mengkritik kebijakan plafon biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat yang dianggap perlu dikaji ulang jika diterapkan secara seragam. Di wilayah 3T, jumlah penerima manfaat relatif sedikit, namun biaya operasional tinggi akibat tantangan akses geografis, logistik, bahan bakar, listrik, dan ketersediaan tenaga kerja. "Daerah 3T tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan dan parameter yang sama dengan daerah aglomerasi," kata Gardian. Ia meminta pemerintah memberikan perlakuan khusus (special treatment) berupa skema pembiayaan dan insentif yang mengakomodasi disparitas biaya antarwilayah. Berdasarkan pendataan APGI3T, saat ini belum ada SPPG terpencil anggotanya yang beroperasi penuh; banyak yang masih dalam tahap aktivasi.

Posisi BGN: Kendaraan Bukan Bagian dari Plafon Operasional

Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa kewajiban menyediakan kendaraan distribusi sudah berlaku sejak awal program, sejalan dengan penyediaan bangunan dapur dan peralatan memasak. Akibatnya, biaya kendaraan dikeluarkan dari komponen operasional yang dibatasi Rp3.000 per orang. Tysa menambahkan, batas plafon ini diterapkan untuk mengendalikan pengeluaran setelah ditemukan kasus dapur yang mengklaim biaya operasional hingga Rp10.000 per penerima manfaat. Selain itu, BGN mengubah skema insentif fasilitas dapur dari tarif tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat berdasarkan mutu layanan. Tysa memastikan, perubahan ini tidak memengaruhi gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan karena komponen tersebut tidak termasuk dalam plafon biaya operasional.