Jokowi Turun Tangan, Polres Jaktim Berlakukan Rekayasa Lalin untuk Amankan Sidang Roy Suryo

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dijadwalkan hadir sebagai saksi kunci dalam sidang lanjutan kasus fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis, 5 November 2026. Antisipasi padatnya arus kendaraan, Polres Metro Jakarta Timur menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengurai potensi kemacetan di sekitar lokasi persidangan terbuka umum tersebut. Polisi Terapkan Tiga Ring Pengamanan dan Rekayasa Arus Lalu Lintas

Ajudan Jokowi, Akbp Syarif Muhammad Fitriansyah, menyatakan bahwa mantan presiden tersebut akan tiba di PN Jaktim pada pagi hari, tepatnya sekitar pukul 08.30 WIB. Kehadiran orang nomor satu masa lalu ini menjadi sorotan tinggi, sehingga aparat keamanan dari Polda Metro Jaya memastikan pengamanan ketat. "Pastinya Polda Metro Jaya selalu memberikan pelayanan dan pengamanan setiap rangkaian kegiatan masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

Skema Alih Arus dan Kapasitas Ruang Sidang

Rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai. Untuk menjamin kelancaran, pengalihan arus dilakukan di titik-titik strategis yang biasanya menjadi jalur utama menuju pengadilan.

• Kendaraan dari arah Klender melalui Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju PN Jaktim atau Kantor Wali Kota Jaktim, khususnya yang melintasi flyover, dialihkan sementara melalui jalur alternatif.
• Kendaraan dari arah Penggilingan yang bertujuan ke PN Jaktim diarahkan memutar melalui Pasar Inpres.

Sementara itu, Kepala PN Jaktim, Efendi, menegaskan bahwa ruang sidang memiliki kapasitas terbatas untuk 80 orang. "Buat yang bisa masuk ke area persidangan... Pokoknya kita ya yang penting nyaman ya... Kalau kapasitasnya 80, ya jangan lebih," kata Efendi. Ia memastikan tidak ada diskriminasi terhadap pengunjung dari kedua kubu, dan TV disediakan di luar ruang agar masyarakat tetap bisa menyaksikan siaran langsung.

Implikasi Hukum dan Imbauan Publik

Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) KUHP dan UU ITE terkait penyebaran informasi tidak benar soal ijazah Jokowi. Mengingat tingginya antusiasme publik dan potensi padatnya lalu lintas, polisi mengimbau masyarakat untuk menggunakan rute alternatif dan mematuhi petunjuk petugas di lapangan. Sidang ini menjadi momentum krusial dalam membuktikan klaim hukum antara kedua tokoh tersebut di hadapan pengadilan.