Jokowi Bawa Ijazah Asli UGM, Didampingi Kaesang di Sidang Tudingan Palsu

Joko Widodo menegaskan telah membawa dokumen kunci berupa ijazah S1 asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kehadiran langsung mantan Presiden ke-7 RI ini menandai langkah hukum signifikan dalam kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo sebagai terdakwa. Jawaban tegas Jokowi kepada wartawan yang mempertanyakan legalitas dokumen ini, "Bawa," menjadi sorotan utama di awal sidang yang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026.

Kronologi Persidangan dan Dakwaan Jaksa

Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB, didampingi langsung oleh putranya yang juga menjabat Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Kedatangan mereka disambut oleh kurang lebih 1.000 pendukung yang telah berkumpul di area pengadilan untuk memberikan dukungan moral. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik. Dakwaan utama ini merujuk pada Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara lebih rinci, rincian pasal pelanggaran yang menjerat terdakwa mencakup:

• Dakwaan primer: Pelanggaran Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
• Dakwaan subsidair pertama: Pelanggaran Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
• Dakwaan subsidair kedua: Pelanggaran Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Implikasi Hukum dan Respons Publik

Persidangan ini menjadi puncak dari kontroversi yang panjang terkait legalitas gelar akademik Jokowi. Dengan membawa dokumen asli, kubu pemohon berupaya membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang tidak benar. Pelibatan legislasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menunjukkan bahwa kasus ini memiliki dimensi hukum yang kompleks, tidak hanya sebatas ranah pencemaran nama baik, tetapi juga mencakup aspek penyesuaian hukum pidana nasional. Kehadiran ribuan pendukung di pengadilan mengindikasikan bahwa isu ini telah bertransformasi menjadi polarisasi sosial yang tajam, di mana integritas institusi pendidikan dan figur publik menjadi arena pertarungan narasi publik yang intensif di tengah proses peradilan yang sedang berlangsung. Kekhawatiran terkait potensi kericuhan juga terlihat dari pengamanan massif 6.770 personel TNI-Polri yang dikerahkan menjelang sidang saksi ini.