Gubernur Maluku Utara Dorong Revisi Formulasi DAU: Pertumbuhan Ekonomi 34 Persen Tak Sebanding dengan APBD

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara tegas mengusulkan perubahan formulasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah pusat. Usulan ini lahir dari disparitas tajam antara pertumbuhan ekonomi regional yang mencapai angka signifikan dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sherly menyoroti bahwa lonjakan produktivitas di wilayahnya belum diterjemahkan menjadi kapasitas fiskal daerah yang memadai, sehingga mekanisme distribusi dana saat ini dinilai tidak lagi proporsional dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pernyataan strategis tersebut disampaikan Sherly dalam diskusi Forum Senator Menyapa bersama CNN Indonesia yang digelar di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada Kamis (5/11). Dalam paparannya, ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2025 mencapai 34 persen. Meskipun angka ini menunjukkan dinamika ekonomi yang pesat, Sherly mengingatkan bahwa struktur geografis provinsi dengan sekitar 975 pulau dan populasi 1,4 juta jiwa menciptakan tantangan logistik yang kompleks. "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak sama dengan pertumbuhan APBD yang ada," tegasnya, mengindikasikan adanya miskalkulasi dalam rumus distribusi fiskal saat ini.

Gap Fiskal dan Kebutuhan Infrastruktur Dasar

Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas anggaran ini berdampak langsung pada berbagai sektor vital. Di sektor pertanian, Sherly指出 bahwa nilai tukar petani masih rendah dibandingkan negara tetangga akibat tingginya biaya logistik. Perbaikan akses menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan inflasi biaya distribusi. Sementara itu, di sektor perikanan, nelayan menghadapi kendala pasca-panen yang krusial. Tanpa infrastruktur pendukung yang memadai, hasil tangkapan terpaksa dijual secara cepat dengan harga rendah karena tidak ada fasilitas penyimpanan jangka pendek yang efisien.

Untuk mengatasi bottleneck ini, kebutuhan spesifik di setiap sektor teridentifikasi sebagai berikut:

• Sektor Pertanian: Perluasan jalan tani, pembangunan jembatan, dan akses pasar untuk memangkas biaya logistik.
• Sektor Perikanan: Pembangunan pelabuhan, instalasi listrik, dan fasilitas cool storage agar ikan tidak cepat busuk dan dapat dijual dengan nilai optimal.
• Sektor Pendidikan: Akses layanan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan layak.
• Sektor Kesehatan: Penyediaan air bersih, listrik, dan sinyal internet sebagai prasarana dasar layanan medis.

Implikasi Kebijakan dan Respons Strategis

Usulan perubahan formulasi DAU ini menjadi agenda kritis dalam kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia. Jika dikabulkan, reformulasi ini dapat mempercepat penutupan gap infrastruktur dasar di kawasan kepulauan, yang selama ini menjadi penghambat utama daya saing ekonomi daerah. Respons dari pihak legislatif dan eksekutif pusat akan menentukan apakah mekanisme transfer fiskal akan diarahkan lebih spesifik ke alokasi infrastruktur,而非 belanja operasional. Bagi Maluku Utara, langkah ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan strategi untuk memastikan bahwa surplus produksi dari sektor kelautan dan pertanian benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi infrastruktur yang diperkuat, diharapkan daya tahan ekonomi daerah akan tetap tumbuh secara inklusif meskipun dihadapkan pada tantangan geografis yang unik.